PALANGKA RAYA-Mengawali tugas sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng, Agus Priyono melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholder, termasuk bertandang ke kantor Kalteng Pos pada Kamis pagi (22/7). Kunjungan ini dalam rangka perkenalan sekaligus menjalin silaturahmi.
Dalam kesempatan itu, Agus Priyono tak sendiri. Ia datang bersama Kepala Subauditorat Kalteng I Tukino, Kepala Subauditorat Kalteng II Mochammad Suharyanto, dan Kepala Subbagian Humas dan TU Urip Agung. Rombongan disambut hangat oleh Direktur PT Kalteng Pos Press HM Wahyudie F Dirun bersama Pemimpin Redaksi Husrin A Latif, Manajer Pemasaran Mohammad Ismail, dan Manajer Umum Relly Ernawati.
Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor Kalteng Pos langsung mengalir. Direktur PT Kalteng Pos HM Wahyudie F Dirun menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi dari rombongan BPK. Menurutnya, Kalteng Pos merupakan media yang hadir di semua platform, mulai dari koran, online, radio, maupun TV. Dan Kalteng Pos pun sangat terbuka untuk bermitra.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dari pimpinan BPK. Semoga hubungan kemitraan seperti ini terus terjalin dengan baik ke depan,” ucap HM Wahyudie F Dirun.
Di tempat yang sama, Agus Priyono mengatakan, dirinya baru bertugas di Kalteng kurang dari sebulan. Mengawali kepemimpinannya di Bumi Tambun Bungai ini, Agus Priyono menjalin silaturahmi dengan lembaga vertikal maupun media.
“Jadi kunjungan ke Kalteng Pos ini dalam rangka silaturahmi dan koordinasi. Karena media itu merupakan salah satu stakeholder BPK dalam rangka mempublikasikan kinerja BPK kepada masyarakat. Peran media sangat penting dalam konteks untuk sama-sama mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan yang ada di Kalteng,” ujar Agus Priyono.
Mantan Kepala BPK Kalimantan Utara (Kaltara) ini menjelaskan, BPK adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kalau di perwakilan, kata Agus Priyono, entitas BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola APBD atau keuangan daerah dan BUMD. Sedangkan untuk APBN dan BUMN, langsung ditangani BPK pusat.
