Hal seperti itu tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya perlindungan dari segala bentuk kejahatan baru, terkhusus perlindungan terhadap data dan sistem. Karena itulah negara membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas menangani insiden siber dan sandi.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan, banyak potensi wilayah yang harus bermigrasi ke digitalisasi.
“Makin banyak yang menggunakan digitalisasi akan berbanding lurus dengan kemungkinan kerawanan dan ancaman kejahatan dunia maya. Jika membangun digitalisasi, maka harus membangun juga security-nya, sehingga sumber daya manusia menjadi fokus. Jadi, walaupun sudah dilakukan launching, tapi kami akan tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan penting yang dapat membantu meningkatkan kemampuan SDM,” tegasnya.
Program nasional ini akan terus ditingkatkan, di mana pada 2024 mendatang harus sudah membangun 121 CSIRT. “Sebenarnya provinsi juga bisa menerapkannya di tiap kabupaten/kota, dan itu akan dibantu oleh pusat, tapi untuk saat ini diprioritaskan dahulu di tingkat pusat dan provinsi,” pungkasnya. (nue/ce/ala)
Hal seperti itu tentunya tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya perlindungan dari segala bentuk kejahatan baru, terkhusus perlindungan terhadap data dan sistem. Karena itulah negara membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas menangani insiden siber dan sandi.
Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan, banyak potensi wilayah yang harus bermigrasi ke digitalisasi.
“Makin banyak yang menggunakan digitalisasi akan berbanding lurus dengan kemungkinan kerawanan dan ancaman kejahatan dunia maya. Jika membangun digitalisasi, maka harus membangun juga security-nya, sehingga sumber daya manusia menjadi fokus. Jadi, walaupun sudah dilakukan launching, tapi kami akan tetap melaksanakan pelatihan-pelatihan penting yang dapat membantu meningkatkan kemampuan SDM,” tegasnya.
Program nasional ini akan terus ditingkatkan, di mana pada 2024 mendatang harus sudah membangun 121 CSIRT. “Sebenarnya provinsi juga bisa menerapkannya di tiap kabupaten/kota, dan itu akan dibantu oleh pusat, tapi untuk saat ini diprioritaskan dahulu di tingkat pusat dan provinsi,” pungkasnya. (nue/ce/ala)
