KUALA KAPUAS-Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg di daerah. Pasalnya, saat ini, di Kalimantan Selatan sudah terjadi kelangkaan dan harganya bahkan melebihi harga ecerat tertinggi (HET). Kondisi itu disinyalir bisa merembet ke Kapuas yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan, jika tidak diantisipasi.
“Masalah kelangkaan dan harga elpiji 3 kg harus diantisipasi,” tegas Bardiansyah.
Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selat ini, menilai dengan ada langkah antisipasi sejak awal, maka dapat dicegah kelangkaan dan apalagi ada ulah oknum yang memanfaatkan dengan menaikan harga.
“Awasi dengan ketat, dan gandeng penegak hukum. Kalau ada penyimpangan ditindak saja,” jelasnya.
Politikus Partai Nasdem ini, mengakui adanya informasi masyarakat, terutama di wilayah Selat terkait elpiji 3 kg yang sering sulit didapatkan, dan kalau ada dijual harganya melebihi ketentuan. “elpiji sudah jadi kebutuhan, dan ketersediaan gas bersubsidi ini sering dikeluhkan,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas ini, juga sangat mengapresiasi Pemkab Kapuas dengan dinas terkait bersama penegak hukum, agar dapat melakukan pengawasan berkala. “Kita dukung ada langkah hukum bagi pelanggar, baik secara administrasi atau izinnya dicabut,” pungkasnya. (alh/uni/pk)
KUALA KAPUAS-Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Bardiansyah, meminta Pemerintah Kabupaten Kapuas mengantisipasi kelangkaan gas elpiji 3 kg di daerah. Pasalnya, saat ini, di Kalimantan Selatan sudah terjadi kelangkaan dan harganya bahkan melebihi harga ecerat tertinggi (HET). Kondisi itu disinyalir bisa merembet ke Kapuas yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan, jika tidak diantisipasi.
“Masalah kelangkaan dan harga elpiji 3 kg harus diantisipasi,” tegas Bardiansyah.
Anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Selat ini, menilai dengan ada langkah antisipasi sejak awal, maka dapat dicegah kelangkaan dan apalagi ada ulah oknum yang memanfaatkan dengan menaikan harga.
“Awasi dengan ketat, dan gandeng penegak hukum. Kalau ada penyimpangan ditindak saja,” jelasnya.
Politikus Partai Nasdem ini, mengakui adanya informasi masyarakat, terutama di wilayah Selat terkait elpiji 3 kg yang sering sulit didapatkan, dan kalau ada dijual harganya melebihi ketentuan. “elpiji sudah jadi kebutuhan, dan ketersediaan gas bersubsidi ini sering dikeluhkan,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kapuas ini, juga sangat mengapresiasi Pemkab Kapuas dengan dinas terkait bersama penegak hukum, agar dapat melakukan pengawasan berkala. “Kita dukung ada langkah hukum bagi pelanggar, baik secara administrasi atau izinnya dicabut,” pungkasnya. (alh/uni/pk)
