PALANGKA RAYA-Wacana relokasi warga dari permukinan yang menjadi langganan banjir kembali mencuat. Program ini sejatinya sudah lama muncul pada era pemimpin sebelumnya. Namun, masih sekadar rencana yang hingga kini tak kunjung ada realisasinya. Saat ini dimunculkan lagi sebagai salah satu program jangka panjang penanganan banjir, dalam rakor yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto bersama pemprov dan kabupaten/kota, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam rakor itu, Mayjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa bencana banjir musiman yang terjadi di Kalteng perlu diatasi dengan program jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk program jangka panjang, tentu harus betul-betul dipikirkan agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi. Kepala BNPB bersama jajaran Pemprov Kalteng dan Pemerintah Kota Palangka Raya juga melihat langsung kondisi banjir di beberapa titik lokasi, Minggu (21/11).
Suharyanto menilai, program jangka pendek yang dilaksanakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terdampak banjir sudah tepat. Yakni menyalurkan bantuan berupa makanan maupun logistik lainnya. Namun, upaya tidak cukup dengan itu saja. Harus dilakukan antisipasi ke depan dengan menggali penyebab utama terjadinya banjir, di samping faktor curah hujan yang tinggi.
“Memang saya melihat ada banyak warga yang tinggal di daerah yang sejajar dengan sungai atau berada di titik rendah,” katanya.
Suharyanto menyebut, di samping faktor cuaca, bencana ini juga dimungkinkan karena ada kerusakan hutan di wilayah hulu. Perihal ini harus dikaji secara komprehensif oleh pemerintah daerah maupun BNPB. Sebagai tindak lanjut rencana kajian itu, pihaknya akan menurunkan tim untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya bencana banjir ini. Ia pun memastikan bahwa tim dari pusat akan segera diturunkan.
Tak perlu ada saling menyalahkan soal bencana banjir ini. Seharusnya bersama-sama bertanggung jawab, menemukan solusi untuk mengatasi masalah agar bencana serupa tidak terulang. “Karena banjir ini permasalahnya sangat kompleks, maka tidak perlu kita saling menyalahkan,” tegasnya.
Sementara itu, menyikapi banjir yang melanda Kota Cantik –julukan Kota Palangka Raya, pemprov sudah menyiapkan beberapa rencana jangka panjang untuk pencegahan. Salah satunya, melakukan normalisasi sungai dan merelokasi tempat tinggal warga ke lokasi baru yang aman dari banjir.
“Upaya ini (mencegah banjir) harus dipikirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, walaupun akan membutuhkan dana yang besar. Termasuk normalisasi sungai, penghijauan di sekitar sungai, dan lainnya. Dan jika tidak ingin merasakan banjir lagi, maka harus mau direlokasi,” ucap Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran didampingi istri saat meninjau sejumlah lokasi banjir di Palangka Raya, Jumat (19/11).
Lokasi baru yang akan dijadikan tempat relokasi warga, kata gubernur, juga akan dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang, sehingga program ini tidak sia-sia.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan, saat ini Pemko Palangka Raya mendapat pendampingan dari BNPB untuk menganalisis dan menelaah secara komprehensif terkait penyebab bencana alam banjir dan upaya-upaya yang bisa dilaksanakan ke depan untuk penanganan.
“Jadi dengan adanya telaahan dan analisis dari pihak BNPB ini menjadi bahan evaluasi kami soal apa saja yang perlu dibenahi agar tidak terjadi lagi bencana banjir,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Menurut Fairid, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) dengan pihak provinsi yang dipimpin oleh Kepala BNPB Mayjen TNI suharyanto, ada tiga tahapan dalam upaya pencegahan banjir. Yakni rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk aksi jangka pendek, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta untuk melakukan upaya-upaya penanganan pascamusibah banjir. Untuk program jangka menengah, bisa dilakukan dengan meminimalkan kejadian musibah banjir. Sementara program panjang pencegahan banjir, di dalamnya termasuk rencana untuk relokasi warga ke permukiman baru yang aman dari bencana banjir.
Wacana merelokasi warga dari permukiman langganan banjir di kompleks Flamboyan Bawah, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya bukanlan hal yang baru. Menurut mereka, rencana ini sudah lama disampaikan oleh pemerintah. Namun masih adanya tarik ulur menyebabkan rencana ini tidak pernah terealisasi.
Menurut Ketua RT 05/VIII Syafruddin, rencana relokasi warga Flamboyan Bawah sudah pernah dibahas sejak bertahun-tahun yang lalu. Namun sampai sekarang pembahasan itu tidak ada kejelasan. “Terakhir kabarnya warga mau direlokasi ke wilayah sekitar Pahandut ujung, akan tetapi tidak ada kejelasan untuk realisasinya,” kata Syafruddin kepada Kalteng Pos, Selasa (23/11).
Padahal ketika banjir melanda, kata Syafruddin, tidak sedikit warga yang terserang berbagai penyakit, seperti diare dan penyakit kulit (gatal-gatal). “Yang jelas ini (penyakit, red) karena pengaruh air yang tercemar karena banjir,” ujar pria yang akrab disapa Udin ini.
Terpisah, Ketua RT 06/VIII Ali Apriyandi mengatakan, akibat banjir yang melanda wilayahnya, sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. “Banyak jalan dan jembatan titian di sini yang rusak, bangunan majelis taqlim di sini juga rusak lantainya,” kata Ali.
Disinggung soal relokasi warga, Ali berpendapat bahwa hal itu tergantung kesepakatan antara warga dengan pemerintah, dalam hal ini Pemko Palangka Raya. “Kalau kami sih tidak bisa berbicara banyak, karena itu tergantung warga sendiri apakah bersedia dipindahkan atau tidak,” ucap Ali.
Senada dengan Syafruddin, Ali mengaku bahwa pembicaraan terkait relokasi warga sudah pernah ada bertahun tahun yang lalu. “Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasannya lagi,” ucapnya.
Ali mengakui bahwa ada beberapa rumah di wilayahnya yang sempat dipindahkan beberapa waktu lalu. “Tetapi cuman beberapa rumah saja yang digeser untuk normalisasi pinggir sungai dan jalan masuk ke Flamboyan Bawah,” tuturnya.
Salah seorang warga yang tinggal di lingkungan tersebut, Mama Lusi mengaku bersedia dipindahkan jika ada program relokasi. Namun, perempuan yang mengaku sudah menetap lebih dua puluh tahun di Flamboyan Bawah itu berharap agar rumah baru yang disediakan bagi warga, sepadan dengan tempat tinggal saat ini. “Kalau memang nilainya sesuai, ya kami mau-mau saja,” ujarnya. (sja/ahm/ce/ala)