KUALA KAPUAS – Dalam rangka pengamanan ketertiban masyarakat selama Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Polres Kapuas menggelar acara apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Talabang 2021. Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat menjadi irup dalam gelaran tersebut di Aula Tingang Menteng Pananjung Tarung Polres Kapuas, belum lama ini.
![](https://kaltengonline.com/wp-content/uploads/2021/12/OPEN-UTAMA-bupati-2-2-700x350.jpeg)
Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Talabang 2021 ini merupakan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar, Dinas Perhubungan, BPBD, Balakar 545, unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas.
Pada Kesempatan itu, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat menyampaikan sambutan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa Operasi Lilin Talabang 2021 ini dilaksanakan selama 10 hari, dimulai dari tanggal 23 Desember 2021. Hal yang harus diperhatikan selama libur Nataru ini adalah antisipasi penyebaran varian covid-19 jenis B.1.1.529 (omicron) yang mengakibatkan lonjakan kasus di beberapa negara.
“Kesuksesan dalam mengendalikan laju Covid-19 ini membuat Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam rangka pemulihan Covid-19, capaian ini harus kita pertahankan dengan tetap waspada,” ucap Bupati Kapuas saat menbacakan sambutan Kapolri.
Lebih lanjut, dijelaskan fokus pengaman yaitu pengamanan di area gereja, tempat wisata, pusat perbelanjaan, obyek perayaan tahun baru, terminal, pelabuhan dan objek vital lainnya. Pelaksanaan pengamanan nataru ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sesuai dengan level asesmen di masing-masing wilayah.
“Berbagai pembatasan yang ditetapkan saat ini tetap memberikan kesempatan kegiatan perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ungkap Ben Brahim.
Kemudian, Ben Brahim mengatakan agar mengantisipasi gangguan kamtibmas seperti ancaman kelompok intoleran, radikalisme dan terorisme, aksi kriminalitas seperti curat, curas, curanmor, balap liar, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, aksi perusakan fasilitas umum, kerumunan masyarakat yang berpotensi penyebabkan penularan covid-19 maupun ancaman bencana alam. (hmskmf/ans/ko)