Ada beberapa daerah juga yang peningkatannya cukup signifikan. Termasuk ruas jalan Pangkalan Bun Kolam dan Bukit Liti-Bawan-Kurun yang mana peningkatan kerusakan cukup tinggi sehingga jika melihat dari potensi wilayah maka kapasitas jalan perlu ditingkatkan. Termasuk dimensi jalan yang akan dilebarkan.
Menurut H Shalahhuddin, Gubernur H Sugianto Sabran ingin agar infrastruktur yang mantap akan dapat menunjang perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan dan sektor lainnya yang ada.
Pemantapan jalan mencapai 80 persen lebih. Namun untuk mempertahankan kondisi tersebut tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga pada periode kedua akan melanjutkan melalui program multiyears 2022-2024.
Selain itu juga, bukan hanya bidang infrastruktur. Tetapi juga perencanaan penataan kota Palangka Raya seperti melakukan renovasi Bundaran Besar yang akan terpadu dengan penataan Istana Isen Mulang dan kawasan jembatan Kahayan yang akan ditata.
Bundaran Mahir Mahar juga akan dilakukan penataan sebagai wajah awal yang akan dilihat orang saat pertama masuk Kota Cantik Palangka Raya.
Dari sektor Sumber Daya Air (SDA) Pihakanya juga melakukan SID terkait kondisi banjir yang sering terjadi di Kota Palangka Raya. Agar dapat mengatasi banjir ketika intensitas hujan tinggi yang sering terjadi di Wilayah Kalteng kedepan.
Pemerintah provinsi dibawa komando Gubernur H Sugianto Sabran juga terus mendorong agar terus melakukan penyelesaian pengerjaan jalan Bukit Rawi, pengusulan jalan bebas banjir arah Kereng Pangi dan penuntasan jalan penghubung lintas tengah dari perbatasan Kalbar-Tumbang Sanaman-Tumbang Hiran dan selanjutnya sepanjang 160 km agar dituntaskan. Hal itu juga sudah disampaikan kepada Kementerian PUPR.
Pemprov terus memperhatikan pembangunan infrastruktur. Salah satunya menuju lokasi proyek strategis nasional food estate Kapuas dan Pulang Pisau. Sampai saat ini, infrastruktur khususnya jalan menuju lokasi food estate, sudah mencapai hampir 100 persen pelaksanaan pembangunan disana, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat.
“Kita sudah mengusulkan lebih kurang Rp425 miliar dari pihak provinsi. Namun dari pihak balai juga melakukan penanganan dengan dana APBN. Semua sudah fungsional baik di Pulang Pisau maupun Kapuas,”terangnya.
Selain itu pengerjaan pintu air, rehab irigasi dan lainnya juga terus dilakukan agar sektor pertanian melalui food estate dapat berjalan dengan lancar dan menjadi lumbung pangan nasional kedepan.
Selain food estate, Gubernur H Sugianto Sabran juga fokus memperhatikan pembangunan shrimp estate atau udang vaname di Kabupaten Sukamara, yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
“Infrastruktur pendukung akan segera dilakukan lelang pada Januari 2022 mendatang. Jalan poros dari Sukamara sampai Jelai, kita masukan mutliyears. Kemudian akses jalannya kita masukan reguler. Sehingga diharapkan pelaksanaannya akan berjalan dengan aman dan lancar,”harapnya.
Jika infrastruktur sudah dibangun dengan baik, lanjutnya, maka peran serta masyarkaat dan pihak lainnya agar menjaga kondisi jalan agar tetap baik. Salah satunya memperhatikan muatan agar tidak berlebihan dan upaya lainnya.
Sektor infrastruktur sangat memengaruhi perkembangan sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, perkebunan, kehutanan, pertanian, perekonomian, dan lainnya. Oleh karena itu, konsep pembangunan jalan dan jembatan menjadi sangat penting dan terus berupaya menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara adil dan merata.
“Pembangunan yang dilakukan juga melihat ruas jalan provinsi yang memiliki nilai strategis,seperti jalan yang menghubungkan kabupaten satu dengan yang lainnya. Ada juga sejumlah ruas jalan yang dinilai sangat mendukung keberadaan pelabuhan, bandara dan lainnya,” katanya.
Sebagai konsep strategis lainnya dalam membuka koneksi antar wilayah, ada beberapa jalan kabupaten yang masuk menjadi jalan strategis provinsi, yang juga menjadi perhatian pemerintah provinsi melalui program multiyears kontrak dan lainnya.
Tujuannya adalah selama pelaksanaan kegiatan itu, maka jalan menjadi bertuan dan ada yang mengurusnya dan secara regulasi sangat dibenarkan. Sehingga titik rawan kabupaten juga menjadi perhatian dan dibantu pemerintah provinsi.
