PALANGKA RAYA-Peringatan untuk para aparatur sipil Negara (ASN) di Kalteng yang sering membolos atau tidak masuk Kerja. Sekarang ASN yang sering membolos bisa dijerat melakukan tindak pidana korupsi. Alasannya, karena menikmati gaji buta tanpa melaksanakan tugas dan kewajibannya. Contohnya sudah ada. Bijuri, guru di Dinas Pendidikan Barito Utara, Kalteng. Selama menjadi pengajar di SDN Sampirang I, Kecamatan Timur, Barito Utara, tidak pernah menjalankan kewajibannya. Sekarang terpaksa pasrah duduk sebagai terdakwa sebuah kasus tindak pidana korupsi.
Dia didakwa melakukan tindak pidana korupsi yakni menerima gaji dari pemerintah tanpa pernah sekalipun melaksanakan tugas sebagai seorang guru di tempat tugasnya mengajar di SDN Sampirang I. Dia tidak masuk kerja dan hanya menikmati gaji tersebut sejak Juli tahun 2016 sampai 2020. Bahkan sidang perdana kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pria berusia 52 tahun ini telah digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palangka Raya, beberapa hari lalu.
Dalam sidang yang beragendakan pembacaan nota dakwaan, jaksa penuntut umum ( JPU ) dari Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Ramdhani, mendakwa Bajuri dengan dakwaan melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pemberantasan Korupsi, menyangkut perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan hakim ketua majelis, Erhammudin, Jaksa Ramdhani mengatakan terdakwa Bijuri, sejak pertengahan tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak pernah menandatangani daftar hadir guru di SDN Sampirang I tempatnya mengajar.
“Selain itu berdasarkan daftar hadir dari SDN Sampirang I dari Januari 2016 sampai Desember 2020, terdakwa hanya beberapa kali menandatangani daftar hadir “ ujar jaksa.
Dalam rincian yang di bacakan jaksa di ketahui bahwa pada tahun 2017, jumlah kehadiran Bijuri sebanyak 23 (hari) kehadiran, 222 hari tidak masuk tanpa keterangan, 2 hari izin, dan 5 hari Izin karena sakit. Kemudian di tahun 2018, jumlah kehadiran Bijuri mengajar di SDN sampirang I tercatat hanya 24 hari, dan 210 hari lainnya tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian pada tahun 2019, jumlah kehadiran mengajar Bijuri sebanyak 45 hari dan ketidakhadiran tanpa tercatat 210 hari .
Dikatakan jaksa juga bahwa terdakwa aktif mengajar setelah mendapat surat teguran tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara. Meskipun demikian disebutkan dalam dakwaan jaksa tersebut bahwa tahun 2020 , jumlah kehadiran mengajar bijuri di SDN Sampirang I hanya tercatat 56 hari dan bolos tanpa keterangan tercatat 192 hari.
Namun, meskipun sering tidak masuk mengajar, Terdakwa Bijuri ternyata tetap menerima gajinya secara penuh ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya yang sah berdasarkan undang-undang. “Rangkaian perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp295.258.770,” kata Ramdhani yang merujuk pada Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dengan Nomor: 713.1.5/28/LHP-RIKSUS/2021, ter tanggal 25 Juni 2021 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyelewengan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Guru Terpencil Di SDN-1 Sampirang I, Kecamatan Teweh Timur.
Seusai pembacaan dakwaan, terdakwa Bijuri yang mengikuti sidang tersebut secara dering dari ruangan sidang yang ada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB di Muara teweh sempat ditanyai ketua majelis hakim tanggapannya atas dakwaan jaksa tersebut.
“Apa terdakwa mengerti dengan isi dakwaan jaksa tadi?” ucap Ketua Majeli Hakim Erhammudin.
Terdakwa yang dalam sidang tersebut di dampingi penasihat hukumnya , Robby Cahyadi, mengangguk seraya menyatakan dirinya mengerti dengan isi dakwaan terhadap nya tersebut. ‘Iya mengerti pak hakim,” kata Bijuri. Sidang kasus tindak pidana korupsi ini rencananya akan di lanjutkan kembali pada Senin (11/10 ) dengan agenda pemeriksaan saksi.
Seusai sidang, JPU Rahmdhani mengatakan ketika diperiksa penyidik kejaksaan, Bijuri beralasan dirinya tidak melaksanakan tugasnya di SDN Sampirang I karena jauh dari tempat tinggalnya. Padahal dikatakan oleh Ramdhani lagi sudah umum diketahui bahwa sebelum seseorang diangkat sebagai PNS, sudah ada pernyataan yang menyatakan dirinya siap ditugaskan di wilayah mana saja di seluruh Indonesia.
Selain itu, lanjutnya, Bijuri sendiri juga sudah pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara. Pada waktu itu kadis pendidikan meminta bila bijuri merasa keberatan dengan penempatan sebagai guru di SDN Sampirang I tersebut , dirinya diminta untuk membuat surat permohonan pindah tugas.
“Tapi sesudah pertemuan itu, dia tidak ada juga membuat kelanjutan,” terangnya.
Ramdhani juga mengungkapkan, kasus serupa yang dilakukan oleh Bijuri ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Binjai. Pihak Kejaksaan Negeri Binjai pernah menuntut oknum guru yang diketahui bertahun tahun tidak pernah masuk kerja atau mengajar di sekolah dan hanya mau menerima gajinya saja .
“Tolok ukurnya ada Kejaksaan Negeri Binjai untuk kasus seperti ini,” pungkas Ramdhani.(sja/uni)