BUNTOK-Kepada perangkat daerah (PD), khususnya pejabat atau aparat pengelola barang di Kabupaten Barito Selatan, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titiek Atyani Djoedir, Sabtu (11/9) lalu.
Menurut wabup, pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Sebab, menurut dia, kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah merupakan hal yang sangat menentukan dalam upaya melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sehingga bisa menghasilkan yang lebih maksimal.
Ia menegaskan, yang harus diperbaiki oleh semua perangkat daerah yakni kurangnya mengiventarisasi dan menilai kembali aset tetapnya. Karena selama ini pencatatan aset hanya dari belanja modal. Seharusnya belanja modal sebesar harga aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pendapatan/pembangunan aset, sampai siap digunakan.
“Ini menjadi perhatian khusus kita agar aparatur pengelola barang milik daerah lebih meningkatkan kempauannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah,” tegasnya.
Dijelaskannya, langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan perundang-undangan, yakni sikap mental, perilaku dan kejujuran hal utama yang harus dimiliki oleh aparaturnya. Hal tersebut, sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat pengelola barang secara menyeluruh. Sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam melaksanakan tertib adminitrasi pengelolaan barang milik daerah. (ner/ens)
BUNTOK-Kepada perangkat daerah (PD), khususnya pejabat atau aparat pengelola barang di Kabupaten Barito Selatan, diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Barito Selatan Satya Titiek Atyani Djoedir, Sabtu (11/9) lalu.
Menurut wabup, pengelolaan barang milik daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah. Termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
Sebab, menurut dia, kualitas dan kemampuan aparatur pemerintah merupakan hal yang sangat menentukan dalam upaya melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sehingga bisa menghasilkan yang lebih maksimal.
Ia menegaskan, yang harus diperbaiki oleh semua perangkat daerah yakni kurangnya mengiventarisasi dan menilai kembali aset tetapnya. Karena selama ini pencatatan aset hanya dari belanja modal. Seharusnya belanja modal sebesar harga aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pendapatan/pembangunan aset, sampai siap digunakan.
“Ini menjadi perhatian khusus kita agar aparatur pengelola barang milik daerah lebih meningkatkan kempauannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah,” tegasnya.
Dijelaskannya, langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan perundang-undangan, yakni sikap mental, perilaku dan kejujuran hal utama yang harus dimiliki oleh aparaturnya. Hal tersebut, sebagai pedoman pelaksanaan bagi aparat pengelola barang secara menyeluruh. Sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak dalam melaksanakan tertib adminitrasi pengelolaan barang milik daerah. (ner/ens)
