BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barsel diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Eddy Purwanto menghadiri rapat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat digelar, di Aula Sekretariat Daerah, kemarin.
Hal itu bertujuan untuk membahas pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2024. Sekda Barsel, Eddy Purwanto menyampaikan, bahwa kedatangan tim BPK RI merupakan bagian dari proses audit rutin tahunan.
“Hari ini kita kedatangan tim dari BPK RI Perwakilan Kalteng, dalam rangka entry meeting pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan tahun 2024. Pemeriksaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 hari,” kata Sekda.
Eddy Purwanto menegaskan, pentingnya kerja sama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
Maka dari itu, kata Sekda, ia berharap kepada OPD agar dapat memberikan data secara lengkap dan sesuai dengan permintaan BPK.
“Sebab ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,”kata dia.
Perlu diketahui, imbuh Sekda, bahwa dalam enam tahun terakhir, Kabupaten Barito Selatan telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Ia berharap, hasil pemeriksaan tahun ini tetap dapat mempertahankan prestasi tersebut.
“Alhamdulillah, enam tahun terakhir kita mendapatkan opini WTP. Mohon doanya agar tahun ini kita bisa kembali meraih predikat yang sama, yang menandakan tata kelola keuangan kita telah berjalan sesuai dengan aturan,” kata Eddy.
Dia juga mengakui, jika ditemukan adanya kekurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, pihaknya akan bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan.
“Kalaupun ada kekurangan atau kesalahan, tentunya pihak terkait akan segera melakukan perbaikan dan pembenahan sesuai dengan saran dari tim BPK,” tandasnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda Barito Selatan, seluruh kepala OPD, serta berbagai organisasi pemerintahan terkait lainnya.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen dalam mendukung proses audit demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (ner)
