BUNTOK-Sedikitnya 21 Desa di Barito Selatan bakal menjadi lokus intervensi pencegahan stunting di Tahun 2021 ini. Demikian dikatakan, M. Sya’hrani Kabid Kesra Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Barsel, Kamis (29/04/2021) .
M. Sya’rani mengatakan, program di Tahun 2020 lalu dialokasikan pada 10 desa lokus tersebar dienam kecamatan dengan angka stunting sebanyak 3.631 keluarga atau 33,53 persen.
“Pada tahun 2021 ini ada penambahan 11 desa, sehingga total 21 Desa menjadi lokus intervensi pencegahan stunting tersebar di enam kecamatan,” terangnya.
Terkait pendanaan program tersebut, kata dia, selain dari 10 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemkab Barsel, ditunjang pula dari anggaran bersumber dari APBDes. “Pastinya program ini didasari dari Kemendes yang menyebutkan, minimal 10 persen dari APBDEs dialokasikan untuk program penanganan stunting di Desa,” terangnya panjang lebar.
Perlu diketahui, kata dia, program kegiatan penurunan angka stunting itu banyak ditunjang dari berbagai sumber pendanaan baik APBD II, APBN dalam bentuk DAK non fisik terdiri dari beberapa SOPD terkait.
“Kita dari Bappeda kapasitasnya hanya sebagai koordinator saja,” tegasnya sembari berharap target tahun 2024 ada penurunan angka stunting. (ner/bud)
BUNTOK-Sedikitnya 21 Desa di Barito Selatan bakal menjadi lokus intervensi pencegahan stunting di Tahun 2021 ini. Demikian dikatakan, M. Sya’hrani Kabid Kesra Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Barsel, Kamis (29/04/2021) .
M. Sya’rani mengatakan, program di Tahun 2020 lalu dialokasikan pada 10 desa lokus tersebar dienam kecamatan dengan angka stunting sebanyak 3.631 keluarga atau 33,53 persen.
“Pada tahun 2021 ini ada penambahan 11 desa, sehingga total 21 Desa menjadi lokus intervensi pencegahan stunting tersebar di enam kecamatan,” terangnya.
Terkait pendanaan program tersebut, kata dia, selain dari 10 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lingkup Pemkab Barsel, ditunjang pula dari anggaran bersumber dari APBDes. “Pastinya program ini didasari dari Kemendes yang menyebutkan, minimal 10 persen dari APBDEs dialokasikan untuk program penanganan stunting di Desa,” terangnya panjang lebar.
Perlu diketahui, kata dia, program kegiatan penurunan angka stunting itu banyak ditunjang dari berbagai sumber pendanaan baik APBD II, APBN dalam bentuk DAK non fisik terdiri dari beberapa SOPD terkait.
“Kita dari Bappeda kapasitasnya hanya sebagai koordinator saja,” tegasnya sembari berharap target tahun 2024 ada penurunan angka stunting. (ner/bud)
