TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibuka Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh, Kamis (15/12/2022).
Menurut wabup, kemiskinan menjadi permasalahan utama serta menjadi tantangan besar untuk menciptakan kesejahteraan sebagai tujuan pembangunan. Sehingga perlu dientaskan dengan penuh tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. “Itu (kemiskinan.Red) menjadi tugas kita bersama menuntaskan,” kata wabup.
Orang nomor dua di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut menjelaskan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik program nasional maupun daerah. Salah satu kebijakan berupa subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, yaitu melalui program perlindungan sosial berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), program beras sejahtera (Rastera), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat miskin dan kegiatan yang mendukung penekanan angka kemiskinan.
Berdasarkan data BPS di Indonesia, kondisi penduduk miskin di Barito Timur selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 7.870 jiwa (6,09%), tahun 2021 sebesar 8.020 jiwa (6,38%), dan tahun 2022 sebesar 8.420 jiwa (6,59%).
“Kemiskinan tetap menjadi atensi serius dan saya minta TKPK terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama,” pesan wabup. (log/ens)
TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dibuka Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh, Kamis (15/12/2022).
Menurut wabup, kemiskinan menjadi permasalahan utama serta menjadi tantangan besar untuk menciptakan kesejahteraan sebagai tujuan pembangunan. Sehingga perlu dientaskan dengan penuh tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. “Itu (kemiskinan.Red) menjadi tugas kita bersama menuntaskan,” kata wabup.
Orang nomor dua di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut menjelaskan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik program nasional maupun daerah. Salah satu kebijakan berupa subsidi pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, yaitu melalui program perlindungan sosial berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), program beras sejahtera (Rastera), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat miskin dan kegiatan yang mendukung penekanan angka kemiskinan.
Berdasarkan data BPS di Indonesia, kondisi penduduk miskin di Barito Timur selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 7.870 jiwa (6,09%), tahun 2021 sebesar 8.020 jiwa (6,38%), dan tahun 2022 sebesar 8.420 jiwa (6,59%).
“Kemiskinan tetap menjadi atensi serius dan saya minta TKPK terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama,” pesan wabup. (log/ens)
