TAMIANG LAYANG-Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh menegaskan, perekrutan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) dihapus tahun ini. Hal itu disampaikan orang nomor dua di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut ketika memimpin apel kesadaran nasional di halaman Kantor Bupati Bartim, Selasa (17/1/2023).
“Pemerintah daerah telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, ” kata wabup membacakan sambutan Bupati Ampera AY Mebas.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan langkah strategis untuk mereka (PHL/PHL, Red) non-ASN dalam penataan. Mereka yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah 1.122 orang. Sedangkan untuk tenaga alih daya (outsourcing) sudah dianggarkan dalam APBD 2023.
Ditambahkan wabup, jumlah tenaga non-ASN yang diperpanjang, akan kembali dievaluasi dalam pelaksanaan tugas berikutnya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing perangkat daerah. Untuk itu, perangkat daerah benar-benar memperhatikan kondisi tersebut secara cermat dan tepat.
Berdasarkan evaluasi dimungkinkan untuk penambahan kembali tahap kedua pada Februari mendatang. Untuk tahap kedua itu, ulas wabup, penambahan tenaga administrasi melalui tes kemampuan. Sedangkan tenaga kebersihan, sopir dan keamanan melalui evaluasi keaktifan sebelumnya dan kondisi kesehatan.
“Tidak ada perpanjangan tenaga PHT/PHL atau honorer karena telah berakhir di 31 Desember 2022. Saat ini hanya tenaga non-ASN. Mereka yang diperpanjang sesuai kebutuhan dinas dan akan ada penambahan tahap dua sesuai hasil evaluasi nanti,” pungkasnya. (log/ens)
TAMIANG LAYANG-Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh menegaskan, perekrutan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) dihapus tahun ini. Hal itu disampaikan orang nomor dua di kabupaten berjuluk Gumi Jari Janang Kalalawah tersebut ketika memimpin apel kesadaran nasional di halaman Kantor Bupati Bartim, Selasa (17/1/2023).
“Pemerintah daerah telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK, ” kata wabup membacakan sambutan Bupati Ampera AY Mebas.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan langkah strategis untuk mereka (PHL/PHL, Red) non-ASN dalam penataan. Mereka yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah 1.122 orang. Sedangkan untuk tenaga alih daya (outsourcing) sudah dianggarkan dalam APBD 2023.
Ditambahkan wabup, jumlah tenaga non-ASN yang diperpanjang, akan kembali dievaluasi dalam pelaksanaan tugas berikutnya dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing perangkat daerah. Untuk itu, perangkat daerah benar-benar memperhatikan kondisi tersebut secara cermat dan tepat.
Berdasarkan evaluasi dimungkinkan untuk penambahan kembali tahap kedua pada Februari mendatang. Untuk tahap kedua itu, ulas wabup, penambahan tenaga administrasi melalui tes kemampuan. Sedangkan tenaga kebersihan, sopir dan keamanan melalui evaluasi keaktifan sebelumnya dan kondisi kesehatan.
“Tidak ada perpanjangan tenaga PHT/PHL atau honorer karena telah berakhir di 31 Desember 2022. Saat ini hanya tenaga non-ASN. Mereka yang diperpanjang sesuai kebutuhan dinas dan akan ada penambahan tahap dua sesuai hasil evaluasi nanti,” pungkasnya. (log/ens)
