Wakil Bupati Mengikuti Meeting Zoom Bersama Mendagri
KUALA KURUN – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia LP Umbing mengikuti rapat kerja (raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian serta para kepala daerah seluruh Indonesia melalui aplikasi zoom meeting. Raker ini untuk membahas terkait evaluasi program strategis pemerintah daerah.
”Dalam program strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas, perlu ada penyempurnaan dan perbaikan sistem pelaksanaan pemerintahan sehingga dapat efektif, efisien dan meningkatkan pencegahan terjadi korupsi di pemerintahan,” kata Efrensia, Senin (24/1).
Menurut wabup, penyempurnaan dan perbaikan sistem yang dilakukan tersebut, diantaranya sistem pengadaan barang dan jasa, rekrutmen pegawai dan pejabat, termasuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada), serta biaya untuk menduduki suatu jabatan karena rawan adanya suap.
”Semua sistem yang ada perlu dievaluasi, khususnya titik rawan terjadi korupsi. Itu yang akan dipangkas, demi perbaikan sistem secara menyeluruh,” tuturnya.
Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Gumas sudah mulai mengubah sistem, dengan menggunakan e-katalog lokal, dan akan segera membuat toko daring pada tahun 2022. Tujuannya agar lebih mempermudah proses pemasaran produk UMKM yang dimasukan ke dalam e-katalog.
”Dengan demikian, itu bisa dibeli oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga akan membantu dalam hal pemasaran,” ujarnya.
Dia menambahkan, perbaikan sistem itu perlu dilakukan, agar lebih transparan dan mengurangi kontak fisik, melalui digitalisasi di berbagai bidang. Mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi pelaksanaan semua dibuat digitalisasi.
”Dengan demikian, akan menjadikan roda pemerintahan yang bersih, dan mampu menekan tindakan pidana korupsi,” tegasnya.
Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, untuk bisa menekan semaksimal mungkin tindak pidana korupsi. Ini penting untuk merubah masing-masing daerah.
”Kepala daerah harus memiliki moral dan mental yang baik. Jabatan diemban itu merupakan amanah dan kepercayaan mayarakat. Jadi harus memiliki integritas,” tandasnya. (okt/ens/ko)
