KASONGAN-Menjelang tahun politik 2024, seluruh warga di Kabupaten Katingan diminta untuk menolak politik identitas. Permintaan ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, ketika membuka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema, merawat demokrasi dengan melawan politik identitas dan menjaga netralitas ASN dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024, Jumat (12/8).
Diungkapkan bupati, bahwa politik identitas sebelumnya memang tidak bisa dipungkiri. Menurut Sakariyas, hal ini sering kali dimainkan di dalam panggung politik untuk meraih kemenangan. “Namun perlu disadari oleh kita semua, bahwa ketika terpilih. Baik itu di Pilkada maupun di Pemilu Legislatif, jangan kita terikat oleh identitas. Misal jabatan Bupati Katingan, dia bukan bupati untuk golongan tertentu. Tapi bupati seluruh masyarakat Kabupaten Katingan,” tegas Sakariyas.
Sakariyas sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya adanya sosialisasi ini kepada masyarakat. Dalam rangka melawan politik identitas, dan menjaga netralitas. “Sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan politik identitas itu sendiri. Jadi kita harus memberikan pemahaman untuk masyarakat kita, dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Sehingga pesta demokrasi, bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sakariyas juga menyampaikan, bahwa selama masa kepemimpinannya di Kabupaten Katingan, tidak pernah membeda-bedakan identitas masyarakat. “Semua kita perhatikan. Semuanya sama masyarakat saya,” tegasnya.
Kemudian orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Katingan ini juga menegaskan kepada seluruh peserta Pemilu di tahun 2024 mendatang, agar dalam berkompetisi tidak menggunakan politik identitas.
“Berkompetisilah yang sehat. Dalam rangka kita meraih dukungan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Kita berterima kasih kepada Banwaslu Kabupaten Katingan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sehingga pelaksanaan Pemilu kedepan bisa lebih baik,” tandasnya. (eri/art/ko)
KASONGAN-Menjelang tahun politik 2024, seluruh warga di Kabupaten Katingan diminta untuk menolak politik identitas. Permintaan ini disampaikan Bupati Katingan Sakariyas, ketika membuka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan tema, merawat demokrasi dengan melawan politik identitas dan menjaga netralitas ASN dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024, Jumat (12/8).
Diungkapkan bupati, bahwa politik identitas sebelumnya memang tidak bisa dipungkiri. Menurut Sakariyas, hal ini sering kali dimainkan di dalam panggung politik untuk meraih kemenangan. “Namun perlu disadari oleh kita semua, bahwa ketika terpilih. Baik itu di Pilkada maupun di Pemilu Legislatif, jangan kita terikat oleh identitas. Misal jabatan Bupati Katingan, dia bukan bupati untuk golongan tertentu. Tapi bupati seluruh masyarakat Kabupaten Katingan,” tegas Sakariyas.
Sakariyas sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya adanya sosialisasi ini kepada masyarakat. Dalam rangka melawan politik identitas, dan menjaga netralitas. “Sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan politik identitas itu sendiri. Jadi kita harus memberikan pemahaman untuk masyarakat kita, dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Sehingga pesta demokrasi, bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sakariyas juga menyampaikan, bahwa selama masa kepemimpinannya di Kabupaten Katingan, tidak pernah membeda-bedakan identitas masyarakat. “Semua kita perhatikan. Semuanya sama masyarakat saya,” tegasnya.
Kemudian orang nomor satu di Pemerintah Kabupaten Katingan ini juga menegaskan kepada seluruh peserta Pemilu di tahun 2024 mendatang, agar dalam berkompetisi tidak menggunakan politik identitas.
“Berkompetisilah yang sehat. Dalam rangka kita meraih dukungan masyarakat. Ini yang kita harapkan. Kita berterima kasih kepada Banwaslu Kabupaten Katingan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Sehingga pelaksanaan Pemilu kedepan bisa lebih baik,” tandasnya. (eri/art/ko)
