KASONGAN-Menghadapi musim kemarau tahun ini, Kabupaten Katingan mulai menetapkan siaga terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla). Hal ini ditandai dengan apel kesiapsiagaan karhutla di Kecamatan Mendawai yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Katingan Markus dan dihadiri sejumlah awal pekan lalu.
Disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan, bahwa berdasarkan informasi prediksi cuaca dari BMKG, secara umum Kabupaten Katingan akan memasuki musim kemarau sangat kering sejak periode bulan Juni hingga Oktober tahun 2023.
“Perlu diketahui, untuk data pantauan hotspot pada tahun 2022 di Kabupaten Katingan berjumlah 796 titik hotspot. Ini terjadi peningkatan sejumlah 415 titik hotspot dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 381 titik hotspot,” kata Markus.
Lalu, lanjut dia, untuk periode sejak tanggal 01 januari sampai dengan 11 juni 2023, berjumlah 122 titik hotspot. Kita patut berbangga bahwa Kabupaten Katingan sejak tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah lagi mengalami kebakaran hutan dan lahan yang bersifat masif. “Hal ini tentu saja merupakan hasil kerja sama dan kerja keras kita semua,” ujarnya.
Kemudian, untuk titik hotspot hingga kini masih tetap ada. Ini menandakan potensi ancaman karhutla sudah ada dan harus dipadamkan sedini mungkin supaya tidak meluas dan bertambah banyak. “Saya minta harus segera diantisipasi oleh kita bersama,” ucapnya.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak pada tanggal 30 mei 2023 dan kemudian menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Katingan melalui keputusan Bupati Katingan nomor 360/268 tahun 2023, tanggal 30 Mei 2023.
Oleh sebab itu dia berharap, dalam penanganan darurat bencana Karhutla harus bersinergi seluruh stakeholders dalam melaksanakan penanganan darurat bencana Karhutla.
“Kita tahu potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang dihadapi tahun ke tahun memiliki eskalasi dan karakter yang berbeda-beda. Ini disebabkan kondisi lahan, cuaca dan iklim. Tetapi saya juga percaya dengan sinergisitas pemerintah, lembaga usaha, masyarakat dan media, mewujudkan Katingan Bermartabat pasti dapat dilakukan,” tandasnya. (eri/art)
