KASONGAN-Masalah Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan menjelang hari raya Idulfitri tahun 2022. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, kini telah membuka posko pengaduan THR.
“Silakan sampaikan laporan ke posko yang kita buka. Jika ada perusahaan tempat karyawan bekerja tidak memberikan THR,” kata Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan H Hariawan kepada Kalteng Pos, Selasa (26/4).
Dikatakan Hariawan, bahwa mereka sudah menyampaikan edaran Bupati Katingan kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Katingan, tentang kewajiban membayar THR. “Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Harapan kita jangan sampai ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa dibentuknya pos pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, agar hak pekerja untuk mendapatkan THR benar-benar dibayar sesuai ketentuan yang ada.
“Kami juga meminta, agar seluruh perusahaan juga bisa melaporkan bukti pembayaran THR kepada kami. Bisa disampaikan secara online atau datang langsung ke Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan,” tandasnya. (eri/art/ko)
H Hariawan
KASONGAN-Masalah Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan menjelang hari raya Idulfitri tahun 2022. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan, kini telah membuka posko pengaduan THR.
“Silakan sampaikan laporan ke posko yang kita buka. Jika ada perusahaan tempat karyawan bekerja tidak memberikan THR,” kata Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan H Hariawan kepada Kalteng Pos, Selasa (26/4).
Dikatakan Hariawan, bahwa mereka sudah menyampaikan edaran Bupati Katingan kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Katingan, tentang kewajiban membayar THR. “Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Harapan kita jangan sampai ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, bahwa dibentuknya pos pengaduan THR ini merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, agar hak pekerja untuk mendapatkan THR benar-benar dibayar sesuai ketentuan yang ada.
“Kami juga meminta, agar seluruh perusahaan juga bisa melaporkan bukti pembayaran THR kepada kami. Bisa disampaikan secara online atau datang langsung ke Kantor Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan,” tandasnya. (eri/art/ko)
