KASONGAN-Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyara-kat Katingan, seperti kesehatan dan pendidikan, akan selalu menjadi perhatian bagi Pemer-intah Kabupaten Katingan. Tidak hanya itu, masalah ini juga sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kat-ingan, untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan.
Menurut Bupati Katingan Sakariyas, pelayanan publik seperti masalah kesehatan dan pendidikan juga akan terus mereka tingkatkan, agar tidak ada lagi keluhan di masyarakat. “Sebab kami menyadari kedua sektor ini, adalah pilar utama kema-juan di masyarakat,” terang Sakariyas.
Terkait dengan urusan kes-ehatan dan pendidikan ung-kapnya, Pemerintah Kabupat-en Katingan selalu mengalo-kasikan anggaran. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Sakariyas, sudah men-jadi komitmen mereka untuk selalu memenuhi belanja Mandatory Spending atau anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
Yaitu untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, dan ke-sehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD. “Ini diluar gaji para pegawai. Jadi inilah yang kami lakukan dan ini hanya di dua sektor saja. Belum lagi sektor yang lainnya,” tandasnya. (eri/art/ko)
KASONGAN-Pemenuhan pelayanan dasar bagi masyara-kat Katingan, seperti kesehatan dan pendidikan, akan selalu menjadi perhatian bagi Pemer-intah Kabupaten Katingan. Tidak hanya itu, masalah ini juga sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Kat-ingan, untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan.
Menurut Bupati Katingan Sakariyas, pelayanan publik seperti masalah kesehatan dan pendidikan juga akan terus mereka tingkatkan, agar tidak ada lagi keluhan di masyarakat. “Sebab kami menyadari kedua sektor ini, adalah pilar utama kema-juan di masyarakat,” terang Sakariyas.
Terkait dengan urusan kes-ehatan dan pendidikan ung-kapnya, Pemerintah Kabupat-en Katingan selalu mengalo-kasikan anggaran. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Sakariyas, sudah men-jadi komitmen mereka untuk selalu memenuhi belanja Mandatory Spending atau anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
Yaitu untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, dan ke-sehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD. “Ini diluar gaji para pegawai. Jadi inilah yang kami lakukan dan ini hanya di dua sektor saja. Belum lagi sektor yang lainnya,” tandasnya. (eri/art/ko)
