SAMPIT-Langkah Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) untuk menghadirkan Sekolah Rakyat atau Sekolah Perintis memasuki babak baru. Setelah melalui tahap panjang perbaikan fasilitas, sekolah berbasis asrama ini kini siap memulai kegiatan belajar mengajar pada 17 Juli 2025 mendatang. Meski begitu, perjalanan program ini diakui masih penuh tantangan, terutama dalam hal jumlah peserta.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengungkapkan bahwa program yang digagas bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut mengalami sejumlah penyesuaian, salah satunya pembagian rombongan belajar (rombel) untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
“Tadinya hanya SLTA, sekarang Kemensos meminta dibuka juga untuk SD. Jadi, akhirnya kami bentuk dua rombel untuk SD dan dua rombel untuk SLTA, masing-masing maksimal 50 anak,” jelas Irawati beberapa waktu lalu.
Namun, tantangan terbesar muncul ketika mencari anak-anak SD yang bersedia tinggal di asrama. Banyak orang tua merasa berat melepaskan anak mereka, terutama yang masih kecil, untuk diasramakan.
“Baru 10 anak SD yang bersedia. Bahkan di SLTA pun belum genap 50 anak. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera kita atasi,” kata Irawati.
Di sisi lain, Pemkab Kotim juga harus menyesuaikan data calon peserta dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemensos. Proses verifikasi ini wajib dilakukan agar bantuan dan fasilitas yang diberikan tepat sasaran.
“Kami wajib memastikan anak-anak yang direkrut benar-benar sesuai data. Kalau tidak sesuai, bisa berujung teguran atau sanksi dari pusat,” tegas Irawati.
Meski target 50 siswa per jenjang belum tercapai, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program ini. Rekrutmen anak-anak dari kelompok masyarakat rentan tetap diupayakan bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kalau memang belum penuh, itulah kapasitas kita saat ini. Kami tetap berupaya agar Sekolah Rakyat
bisa berjalan dan bermanfaat,” tutur Irawati.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab juga menanti kedatangan guru-guru dari Kemensos.
Namun, sambil menunggu, segala persiapan sudah dikebut agar proses belajar bisa segera dimulai.
“Kami ingin masyarakat tahu dan turut membantu menyosialisasikan. Semoga makin banyak yang mau bergabung demi masa depan anak-anak,” pungkasnya. (mif)
