SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan berat dalam pembangunan infrastruktur, setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menyusun strategi baru guna memastikan proyek-proyek prioritas agar tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Sanggul Lumban Gaol, mengungkapkan bahwa sektor pembangunan fisik menjadi yang paling terdampak.
Terutama di Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP).
“Pemangkasan anggaran untuk Dinas Bina Marga mencapai Rp 68 miliar, sehingga diperlukan langkah rasionalisasi agar proyek tetap bisa berjalan dengan efisiens,” katanya, belum lama ini.
Sejumlah proyek yang telah melewati tahap lelang tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan ulang anggaran.
Selain itu, pemerintah daerah mempertimbangkan opsi pergeseran alokasi dana agar tetap dapat memenuhi kewajiban kontraktual dengan pihak ketiga.
Menurut Sanggul, dana transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi sumber utama pendanaan infrastruktur mengalami pemangkasan besar.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek-proyek vital melalui penyesuaian skala prioritas.
“Kami sudah mulai melakukan kajian efisiensi sejak pekan lalu. Selanjutnya, setelah bupati baru dilantik, kami akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan kebijakan pusat,” tambahnya.
Sanggul menekankan bahwa kebijakan efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mewajibkan penghematan di berbagai sektor, termasuk pengeluaran belanja pegawai dan perjalanan dinas.
“Pemerintah daerah akan terus mengupayakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Fokus utama tetap pada ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta program makanan tambahan bergizi gratis sebagai bagian dari program strategis nasional,” jelasnya.
Dengan total pemangkasan anggaran yang mencapai Rp141 miliar, pemerintah daerah kini tengah mencari alternatif solusi melalui APBD agar pembangunan infrastruktur di Kotim tidak terhenti dan tetap dapat berjalan sesuai rencana. (mif/ens)
