SAMPIT – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meski demikian, Bupati Kotim H Halikinnor menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas.
“Pemangkasan anggaran ini memang berdampak besar, tetapi kami tidak akan mengorbankan hak pegawai. Lebih baik menunda kegiatan fisik atau proyek lain dari pada mengurangi gaji pegawai,” kata Halikin, belum lama ini.
Menurut dia, kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan ini cukup berdampak bagi Kotim, dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 141 miliar dari estimasi sebelumnya sekitar Rp 300 miliar. Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk meninjau kembali program-program yang telah dirancang sebelumnya.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan. Penghematan akan dilakukan di sektor-sektor yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan sosialisasi yang tidak terlalu penting,” ucap Halikin.
Meski menghadapi tantangan besar, Halikin mengaku tetap optimistis bahwa Kotim mampu melewati situasi ini.
Halikin juga mengingatkan bahwa pada awal kepemimpinannya di periode pertama, Kotim juga pernah mengalami refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
“Kami sudah pernah mengalami kondisi sulit seperti ini saat pandemi. Dulu hampir semua sektor stagnan. Sedangkan sekarang kita masih bisa bergerak dengan strategi efisiensi,” akuinya. (bah/ens)
SAMPIT – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
Termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meski demikian, Bupati Kotim H Halikinnor menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas.
“Pemangkasan anggaran ini memang berdampak besar, tetapi kami tidak akan mengorbankan hak pegawai. Lebih baik menunda kegiatan fisik atau proyek lain dari pada mengurangi gaji pegawai,” kata Halikin, belum lama ini.
Menurut dia, kebijakan efisiensi ini merupakan bagian dari langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Kebijakan ini cukup berdampak bagi Kotim, dengan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 141 miliar dari estimasi sebelumnya sekitar Rp 300 miliar. Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk meninjau kembali program-program yang telah dirancang sebelumnya.
“Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program-program prioritas tetap berjalan. Penghematan akan dilakukan di sektor-sektor yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan sosialisasi yang tidak terlalu penting,” ucap Halikin.
Meski menghadapi tantangan besar, Halikin mengaku tetap optimistis bahwa Kotim mampu melewati situasi ini.
Halikin juga mengingatkan bahwa pada awal kepemimpinannya di periode pertama, Kotim juga pernah mengalami refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.
“Kami sudah pernah mengalami kondisi sulit seperti ini saat pandemi. Dulu hampir semua sektor stagnan. Sedangkan sekarang kita masih bisa bergerak dengan strategi efisiensi,” akuinya. (bah/ens)
