SAMPIT-Bupati Kotawaringin Timur, H Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah, Fajrurrahman dan sejumlah Kepala SOPD melakukan audiensi dan bertemu langsung dengan anggota DPR RI dapil Kalimantan Tengah.
Dalam pertemuan ini pihaknya diterima oleh Ketua Komisi I DPR-RI Utut Adianto, Ketua Komisi IV Wily Midel Yosef, dan Agustiar Sabran. Wakil Ketua Komisi X Ibu Agustina Wilujeng, Ketua Komisi V Bapak Lasarus dan Ketua Komisi IV Sudin juga hadir dalam menerima kunjungan audensi Pemkab Kotim yang dipimpin oleh bupati.
Selain menemui anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, bupati bersama rombongan juga menemui anggota DPR RI, yakni Mukhtarudin dari Fraksi Golkar asal Kalimantan Tengah. Pada kesempatan itu, bupati menyampaikan beberapa prioritas yang perlu segera dibangun dan dituangkan dalam proposal diserahkan saat pertemuan. Hal itu dilakukan sebagai langkah agar nantinya ada anggaran pusat bisa disalurkan ke Kotim demi kemajuan daerah.
“Di tengah pandemi yang masih terjadi saat ini, anggaran daerah cukup terbatas, sehingga untuk meningkat pembangunan dan mencapai program, anggaran dari pemerintah pusat sangat diperlukan,” terang Halikinnor, Rabu (30/3).
Dalam pertemuan itu, beberapa kepala dinas ikut menyampaikan terkait perkembangan dan keadaan terkini di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari segi infrastrukur, pendidikan, kebudayaan dan potensi pariwisata. “Dalam arahan masing-masing pimpinan baik fraksi maupun komisi mereka berjanji membantu dan memperjuangkan proposal permohonan bantuan dana dari APN untuk pengembangan percepatan pembangunan di Kabupaten Kotim,” kata bupati.
PENYERAHAN: Bupati Kotim menyerahkan proposal usulan untuk pembangunan terhadap anggota DPR RI Fraksi Golkar.
Halikinnor mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut anggota DPR RI dapil Kalteng berkomitmen membantu, dan beberapa waktu kedepan akan memanggil pihak kementrian, guna membahas terkait hal yang telah diusulkan pemerintah daerah Kotim. Halikinnor menambahkan, Pemkab Kotim juga menerima masukan dari pihaknya, terkait kewajiban dana-dana yang bisa mereka kawal dalam kegiatan APBN di daerah.
“Kita disarankan lebih sering berkoordinasi dengan balai-balai di daerah. Misalnya terkait jalan, pengairan, perumahan dan lainnya. Mereka juga akan menyampaikan ini ke Kementerian untuk segera ditindaklanjuti melalui balai-balai yang ada di daerah,” terang bupati. (sli/ans/ko)
