PALANGKA RAYA – Pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 di Kota Palangka Raya dinilai berjalan dengan baik dan sesuai prosedur tanpa kendala serius. Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Palangka Raya Akhmad Husain melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya di Aquarius Boutique Hotel, Jalan Imam Bonjol, Kamis (30/1/2025).
Dalam rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan unsur akademisi, dibahas berbagai aspek pengawasan pemilu. Arbert Tombak menegaskan bahwa meskipun tidak ada masalah besar, evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen.
“Evaluasi ini lebih kepada kelengkapan dokumen yang harus dipegang oleh Bawaslu. Masukan dari stakeholder seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mahasiswa, dan perguruan tinggi juga sangat penting,” ujarnya.
Ia juga memastikan, sejauh ini tidak ada permasalahan serius dalam proses pengawasan. Meski terdapat sengketa dalam Pilkada 2024, hal tersebut dianggap sebagai bagian wajar dalam setiap pemilu. Dan dengan hasil evaluasi ini, diharapkan Bawaslu dapat semakin siap menghadapi pemilu berikutnya, peningkatan administrasi dan kesiapan menghadapi potensi sengketa menjadi fokus utama agar proses demokrasi di Palangka Raya berjalan lebih baik dan transparan.
“Semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika ada sengketa, itu hal yang biasa dalam demokrasi dan menjadi bagian dari proses evaluasi agar ke depannya lebih baik,” tambahnya. (mut/ans)
PALANGKA RAYA – Pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 di Kota Palangka Raya dinilai berjalan dengan baik dan sesuai prosedur tanpa kendala serius. Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Palangka Raya Akhmad Husain melalui Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, dalam Rapat Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak 2024 yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya di Aquarius Boutique Hotel, Jalan Imam Bonjol, Kamis (30/1/2025).
Dalam rapat yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan unsur akademisi, dibahas berbagai aspek pengawasan pemilu. Arbert Tombak menegaskan bahwa meskipun tidak ada masalah besar, evaluasi tetap diperlukan untuk penyempurnaan, khususnya dalam hal kelengkapan dokumen.
“Evaluasi ini lebih kepada kelengkapan dokumen yang harus dipegang oleh Bawaslu. Masukan dari stakeholder seperti Dewan Adat Dayak (DAD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), mahasiswa, dan perguruan tinggi juga sangat penting,” ujarnya.
Ia juga memastikan, sejauh ini tidak ada permasalahan serius dalam proses pengawasan. Meski terdapat sengketa dalam Pilkada 2024, hal tersebut dianggap sebagai bagian wajar dalam setiap pemilu. Dan dengan hasil evaluasi ini, diharapkan Bawaslu dapat semakin siap menghadapi pemilu berikutnya, peningkatan administrasi dan kesiapan menghadapi potensi sengketa menjadi fokus utama agar proses demokrasi di Palangka Raya berjalan lebih baik dan transparan.
“Semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika ada sengketa, itu hal yang biasa dalam demokrasi dan menjadi bagian dari proses evaluasi agar ke depannya lebih baik,” tambahnya. (mut/ans)
