JAKARTA-Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri acara Peluncuran dan Dialektika Buku Etika Pemerintahan oleh MIPI. Giat ini dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum MIPI Dr. Drs. Bahtiar, M.Si dan menghadirkan pembicara kunci Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
Dalam pidatonya, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi peluncuran dan dialektika Buku “Etika Pemerintahan” oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Menurut Mahfud, buku yang disusun oleh 25 penulis dan memiliki halaman setebal 561 halaman itu perlu dibaca oleh banyak kalangan, khususnya para birokrat.
Mahfud mengatakan, Etika Pemerintahan bukan hanya penting, melainkan juga merupakan prasyarat mewujudkan Good and Clean Governance (Pemerintahan yang Baik dan Bersih).
“Untuk menjadi warga negara yang baik yang taat kepada Pancasila, seseorang tidak hanya harus taat kepada aturan hukumnya saja, melainkan juga perlu menaati nilai-nilai etika dan moralnya,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara ini Penasihat MIPI Prof. Ryaas Rasyid; beserta segenap jajaran pengurus MIPI. Selain itu, hadir pula jajaran dari pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pihak dari beragam latar belakang dan profesi.
Sementara itu Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengaku menyambut baik peluncuran buku itu.
“Buku etika pemerintahan ini akan menambah referensi dan pengetahuan bagi suatu pemerintahan. Termasuk pemerintah daerah dan tentunya juga bagi masyarakat,” tuturnya usai acara peluncuran buku tersebut. (hms/ans)
JAKARTA-Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menghadiri acara Peluncuran dan Dialektika Buku Etika Pemerintahan oleh MIPI. Giat ini dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat (5/5/2023).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Umum MIPI Dr. Drs. Bahtiar, M.Si dan menghadirkan pembicara kunci Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.
Dalam pidatonya, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi peluncuran dan dialektika Buku “Etika Pemerintahan” oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Menurut Mahfud, buku yang disusun oleh 25 penulis dan memiliki halaman setebal 561 halaman itu perlu dibaca oleh banyak kalangan, khususnya para birokrat.
Mahfud mengatakan, Etika Pemerintahan bukan hanya penting, melainkan juga merupakan prasyarat mewujudkan Good and Clean Governance (Pemerintahan yang Baik dan Bersih).
“Untuk menjadi warga negara yang baik yang taat kepada Pancasila, seseorang tidak hanya harus taat kepada aturan hukumnya saja, melainkan juga perlu menaati nilai-nilai etika dan moralnya,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara ini Penasihat MIPI Prof. Ryaas Rasyid; beserta segenap jajaran pengurus MIPI. Selain itu, hadir pula jajaran dari pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pihak dari beragam latar belakang dan profesi.
Sementara itu Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengaku menyambut baik peluncuran buku itu.
“Buku etika pemerintahan ini akan menambah referensi dan pengetahuan bagi suatu pemerintahan. Termasuk pemerintah daerah dan tentunya juga bagi masyarakat,” tuturnya usai acara peluncuran buku tersebut. (hms/ans)
