PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya di bawah kepemimpinan Fairid Naparin menegaskan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Dalam program 100 hari kerjanya. Pemko menunjukkan langkah proaktif dengan menekankan solusi atas hambatan administratif yang kerap menghalangi masyarakat menerima bantuan.
Fairid menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan, terutama dalam penyaluran bantuan usaha untuk pelaku UMKM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Banyak calon penerima yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tetap membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Jangan sampai, saya tidak ingin kita punya program, punya anggaran, tapi tidak bisa terlaksana memberikan ke masyarakat hanya karena tertabrak aturan,” tegasnya, saat ditemui usai menghadiri Karnaval FBIM, Minggu (18/5).
Wali Kota juga menegaskan, birokrasi harus berani mengambil langkah jika aturan yang ada belum berpihak pada rakyat, Ia meminta jajarannya agar dapat mencari solusi demi kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak hanya sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga memastikan kebijakan yang ada benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemko berharap seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, tanpa terhambat sekat administratif yang tidak relevan.
“Di situlah pentingnya keberanian mengambil langkah demi masyarakat,” ujarnya. (mut/ans)
