PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Non Audited kepada BPK RI perwakilan Kalteng Agus Priyono, Minggu malam (20/3).
“Penyerahan LKPD ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam, yang juga menjadi salah satu target pihaknya,” terangnya.
Saat ini Pemko Palangka Raya memiliki komitmen, untuk menindak lanjuti apapun yang menjadi rekomendasi dari BPK RI perwakilan Kalteng. Secara cepat, tepat, bagus dan juga optimal. “Mudah mudahan pemerintah Kota Palangka Raya bisa menyiapkan data atau bahan yang diminta oleh BPK RI secara maksimal, sehingga Pemko kembali bisa meraih opini WTP yang keenam kalinya.
Menurut Fairid, rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemko Palangka Raya. Adalah merupakan sebuah acuan bagi pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government).
Dimana di dalam rekomendasi tersebut, tentunya terdapat berupa bimbingan, saran dan masukan untuk Pemko Palangka Raya. Demi pelaksanaan roda pemerintahan kota yang lebih optimal lagi.
“Ayo mari seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Palangka Raya bersama – sama bekerja, saling bahu membahu dan kompak mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian pemerintah Kota Palangka Raya,” ajaknya. (ahm/ans/ko)
PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Non Audited kepada BPK RI perwakilan Kalteng Agus Priyono, Minggu malam (20/3).
“Penyerahan LKPD ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam, yang juga menjadi salah satu target pihaknya,” terangnya.
Saat ini Pemko Palangka Raya memiliki komitmen, untuk menindak lanjuti apapun yang menjadi rekomendasi dari BPK RI perwakilan Kalteng. Secara cepat, tepat, bagus dan juga optimal. “Mudah mudahan pemerintah Kota Palangka Raya bisa menyiapkan data atau bahan yang diminta oleh BPK RI secara maksimal, sehingga Pemko kembali bisa meraih opini WTP yang keenam kalinya.
Menurut Fairid, rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI kepada Pemko Palangka Raya. Adalah merupakan sebuah acuan bagi pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good government).
Dimana di dalam rekomendasi tersebut, tentunya terdapat berupa bimbingan, saran dan masukan untuk Pemko Palangka Raya. Demi pelaksanaan roda pemerintahan kota yang lebih optimal lagi.
“Ayo mari seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Palangka Raya bersama – sama bekerja, saling bahu membahu dan kompak mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian pemerintah Kota Palangka Raya,” ajaknya. (ahm/ans/ko)
