PALANGKA RAYA-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menyampaikan sambutan Gubernur H Sugianto Sabran terhadap rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2021 dari DPRD Kalteng.
Wagub mengatakan, bahwa LKPj merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi proses pemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam upaya peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu.
“Sesuai perencanaan yang disusun dalam RPJPD Kalteng Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kalteng Tahun 2016-2021, dengan visi Kalteng Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH,” katanya pada Rapat Paripurna (Rapur) Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (22/4).
Diungkapkannya, selama ini, komitmen, konsistensi dan koordinasi yang sangat baik dari pemerintah daerah dengan DPRD Kalteng yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat Kalteng. Untuk itu, dalam lima tahun terakhir, yakni periode pertama di masa kepemimpinan gubernur, pembangunan di Kalteng terus menunjukkan peningkatan yang sangat berarti.
“Rekomendasi LKPj dari DPRD merupakan hasil dari pembahasan DPRD terhadap LKPj yang selanjutnya dijadikan dasar bagi kami dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang semakin baik pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” ungkapnya.
Sepanjang tahun 2021, lan jutnya, Pemprov Kalteng beserta jajaran telah optimal dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sebagai implementasi RPJMD dan RKPD, sehingga menghasilkan sejumlah capaian kinerja pembangunan.
“Tetapi, tentu saja masih terdapat kekurangan, terutama pasca pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia,” tegasnya.
Pemprov Kalteng telah be rupaya keras untuk meningkatkan langkah-langkah pemulihan, dengan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Yang outputnya bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta mengembalikan kondisi aktivitas sosial masyarakat. (abw/ens/ko)
