PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran mengatakan, berkaitan dengan anggaran tahun 2022, harus terus ditingkatkan, terutama pada triwulan ketiga mendatang.
“Maka belanja daerah sangat penting, sehingga ada kegiatan dan proyek yang sudah direncanakan, segera berjalan dan uangnya segera berada di tengah masyarakat. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Sugianto kepada media massa di Istana Isen Mulang, Selasa (24/8) lalu.
Hal yang menjadi perhatiannya adalah anggaran pada Dinas PUPR, Disperkimtan, Dinas Sosial, RS Doris Sylvanus, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan beberapa perangkat daerah yang lainnya. Sehingga perlu difokuskan kembali bersama wakil gubernur dan sekretaris daerah agar ekonomi di Kalteng tetap stabil.
“Semua anggaran harus terserap dengan baik agar ekonomi tetap berjalan, kendati di tengah pandemi seperti saat ini,” tegas gubernur.
Selain itu, dalam menyusun program tahun 2022 harus terencana sesuai dengan e-planning, e-bajeting, e-perencanaan dan e-kontraling. Sehingga semua berjalan dengan menggunakan tehnologi yang ada.
“Anggaran yang hampir mencapai Rp 4,8 triliun lebih untuk tahun 2022 harus diolah dengan baik, sesuai dengan program yang direncanakan oleh gubernur dan wakil gubernur,” harapnya.
Jangan sampai mengelola program sendiri atau bahkan ada program titipan serta tidak sesuai visi misi gubernur, serta keluar dari jalur yang ada dan mengganggu program lainnya.
“Dalam melaksanakan pembangunan juga dapat membedakan mana program kabupaten dan juga provinsi. Jika tidak melaksanakan program dengan baik, maka akan menjadi perhatian dan catatan kami sebagai kepala daerah,” katanya.
Menurut gubernur, tahun 2022 harus lebih fokus pada infrastruktur, pendidikan, perkimtan, kesehatan dan perekonomian secara luas. Kepala perangkat daerah, agar jangan ragu untuk mengambil langkah yang tepat sasaran. Anggaran yang ada harus mengikuti perencanaan sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur.
Gubernur juga mengingatkan kepada Dinas PUPR, Perkimtan, Pendidikan, Pertanian dan beberapa perangkat daerah lainnya agar paling lambat Maret 2022 sudah melaksanakan lelang hingga 50-70 persen. Sehingga uang berjalan dan ekonomi juga semakin baik. Tidak boleh ada lelang yang lambat. (nue/ens)