PALANGKA RAYA – Presiden Joko Widodo menyerahkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara virtual dan dihadiri seluruh gubernur, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/11).
Pasalnya, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD ini diberikan secara simbolis kepada beberapa pimpinan kementerian/lembaga (K/L) dan secara virtual kepada seluruh pimpinan K/L dan daerah. Presiden Joko Widodo menyampaikan antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.
“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” katanya saat menyampaikan arahan, kemarin.
Presiden menyebut, APBN 2022 memiliki peran sentral yang juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Sebagai presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. “Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy,” tegasnya.
Presiden mengingatkan agar fokus pada enam kebijakan utama yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
“Selain itu juga penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien,” pungkasnya. (abw/mmc/ens)
PALANGKA RAYA – Presiden Joko Widodo menyerahkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara virtual dan dihadiri seluruh gubernur, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/11).
Pasalnya, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD ini diberikan secara simbolis kepada beberapa pimpinan kementerian/lembaga (K/L) dan secara virtual kepada seluruh pimpinan K/L dan daerah. Presiden Joko Widodo menyampaikan antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan.
“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022, kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif yang antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” katanya saat menyampaikan arahan, kemarin.
Presiden menyebut, APBN 2022 memiliki peran sentral yang juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Sebagai presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. “Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy,” tegasnya.
Presiden mengingatkan agar fokus pada enam kebijakan utama yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
“Selain itu juga penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien,” pungkasnya. (abw/mmc/ens)
