Jumat, September 20, 2024
22.8 C
Palangkaraya

Sekda Nilai Dinas Tidak Cekatan

PULANG PISAU-Sekretaris Dae-rah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta menyoroti kinerja perangkat daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sorotan itu dilakukan Tony saat melihat lambannya penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2021.

Tony tidak menampik, pada tahun anggaran 2021 me-mang banyak kendala. Kenapa lelang dan pengambilan uang muka lambat. “Sebenarnya perma-salahannya sepele. Yakni kemauan kita,” kata Tony belum lama tadi.

Kalau teknis, tegas Tony, sudah diatur semua. “Cuma kemauan kita. Kita mau tidak bekerja. Kita  mau atau tidak merealisasikan anggaran kita,” tegas dia.

Tony mengaku, pihaknya melihat seluruh dinas memang lamban (tidak cekatan) sekali kemauannya.

“Makanya, saat kami masuk, per-jalanan dinas kami kurangi. Banyak yang kami tidak setujui. Terutama pejabat eselon 3,” ungkap Tony.

Baca Juga :  Poslap Kahayan Tengah Dirikan Tenda Pengungsi di Tanjung Sangalang

Dia mengungkapkan, bahkan ada di-nas dalam perjalanan dinas yang berangkat pejabat eselon 3 semua. “4 kepala bidang berangkat semua. Kalau seperti itu, kapan bekerja? Kapan mau laksanakan lelang kegiatan kalau semua laksanakan perjalanan dinas?” Tanya Tony.

Untuk itu Tony menyampaikan permohonan maaf kepada bu-pati, jika ada dinas yang keberatan karena perjalanan dinas dicoret. Tony mengaku, pernah ada empat pejabat eselon 3 yang mengajukan perjalanan dinas dan hanya 2 orang saja yang pihaknya setujui.

“Karena kalau semua Kabag atau Kabid melakukan perjalanan dinas, secara otomatis yang di bawahnya akan ikut. Karena pejabat eselon 4 wewenang dari kepala dinasnya. Untuk itu kemarin kami batasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, ada masalah administrasi. Misalnya kontrak lam-bat dikerjakan. Padahal bisa dikerjakan. Menurut Tony, hal ini yang memperlambat penarikan uang muka saat itu. “Karena lambannya uang muka, jelas bank minta kon-traknya,” tegasnya.

Baca Juga :  Tingkatkan AksesibilitasPenyandang Disabilitas

Jika tidak dilampirkan kontraknya, jelas tidak akan dicairkan uang mukanya. “Tidak akan disetujui bank. Yang namanya uang muka, administrasinya itu hanya dua hari. Ini tinggal kemauan kita. Ini menjadi catatan kita pada 2022 ini,” tegas Tony lagi.

Tony juga mengungkapkan, saat star pada awal tahun anggaran sebenarnya dana di kas daerah itu ada Rp200 miliar. “Itu termasuk dana alokasi umum (DAU) pada bulan Januari. Tinggal bapak ibu di dinas bagaimana merealisasikan di triwulan 1. Dana tersedia,” tandasnya. (art/ko)

PULANG PISAU-Sekretaris Dae-rah (Sekda) Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta menyoroti kinerja perangkat daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sorotan itu dilakukan Tony saat melihat lambannya penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2021.

Tony tidak menampik, pada tahun anggaran 2021 me-mang banyak kendala. Kenapa lelang dan pengambilan uang muka lambat. “Sebenarnya perma-salahannya sepele. Yakni kemauan kita,” kata Tony belum lama tadi.

Kalau teknis, tegas Tony, sudah diatur semua. “Cuma kemauan kita. Kita mau tidak bekerja. Kita  mau atau tidak merealisasikan anggaran kita,” tegas dia.

Tony mengaku, pihaknya melihat seluruh dinas memang lamban (tidak cekatan) sekali kemauannya.

“Makanya, saat kami masuk, per-jalanan dinas kami kurangi. Banyak yang kami tidak setujui. Terutama pejabat eselon 3,” ungkap Tony.

Baca Juga :  Poslap Kahayan Tengah Dirikan Tenda Pengungsi di Tanjung Sangalang

Dia mengungkapkan, bahkan ada di-nas dalam perjalanan dinas yang berangkat pejabat eselon 3 semua. “4 kepala bidang berangkat semua. Kalau seperti itu, kapan bekerja? Kapan mau laksanakan lelang kegiatan kalau semua laksanakan perjalanan dinas?” Tanya Tony.

Untuk itu Tony menyampaikan permohonan maaf kepada bu-pati, jika ada dinas yang keberatan karena perjalanan dinas dicoret. Tony mengaku, pernah ada empat pejabat eselon 3 yang mengajukan perjalanan dinas dan hanya 2 orang saja yang pihaknya setujui.

“Karena kalau semua Kabag atau Kabid melakukan perjalanan dinas, secara otomatis yang di bawahnya akan ikut. Karena pejabat eselon 4 wewenang dari kepala dinasnya. Untuk itu kemarin kami batasi,” ujarnya.

Dia menambahkan, ada masalah administrasi. Misalnya kontrak lam-bat dikerjakan. Padahal bisa dikerjakan. Menurut Tony, hal ini yang memperlambat penarikan uang muka saat itu. “Karena lambannya uang muka, jelas bank minta kon-traknya,” tegasnya.

Baca Juga :  Tingkatkan AksesibilitasPenyandang Disabilitas

Jika tidak dilampirkan kontraknya, jelas tidak akan dicairkan uang mukanya. “Tidak akan disetujui bank. Yang namanya uang muka, administrasinya itu hanya dua hari. Ini tinggal kemauan kita. Ini menjadi catatan kita pada 2022 ini,” tegas Tony lagi.

Tony juga mengungkapkan, saat star pada awal tahun anggaran sebenarnya dana di kas daerah itu ada Rp200 miliar. “Itu termasuk dana alokasi umum (DAU) pada bulan Januari. Tinggal bapak ibu di dinas bagaimana merealisasikan di triwulan 1. Dana tersedia,” tandasnya. (art/ko)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/