Percepat Kemanfaaatan Hingga Hindari Pengendapan APBD
PALANGKA RAYA– Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan melakukan akselerasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa untuk mempercepat kemanfaaatan output dan menghindari pengendapan dana APBD terlalu lama. Kemudian mempercepat pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKDD, khususnya DAK Ḁsik (tahap II) dan DD (tahap II serta BLT triwulan II dan III), serta melakukan optimalisasi PAD berdasarkan pada potensi wilayah masing-masing. Hal ini dilontarkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo saat menyampaikan kinerja APBN hingga 30 Juni 2022.
Hari mengatakan, kinerja belanja APBN mencapai Rp10.199,8 miliar (44,5%). Belanja kementerian negara/lembaga (K/L) mencapai Rp2.564,8 miliar (37,1%) atau mengalami penurunan 12,7% (y-o-y) dibandingkan tahun lalu, antara lain disebabkan adanya penurunan alokasi pagu APBN sebesar Rp5.234 miliar (18,6% y-o-y), budaya perlambatan aktivitas K/L diawal tahun dan dampak atas lambatnya proses lelang pengadaan barang/jasa.
Realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai Rp7.634,9M (47.8%) atau turun 7,7% (y-o-y) karena adanya penurunan alokasi DBH sebesar Rp1.122M (36,6%). Namun, secara umum terjadi kenaikan realisasi TKDD sebesar 0,7% dibanding realisasi Juni 2021.
“Untuk pendapatan, sampai akhir Juni 2022, pendapatan APBN mencapai Rp4.268,0 miliar atau naik Rp1.603,9 M (48,8%, y-o-y). Kontributor utama dari komponen penerimaan perpajakan dan bea keluar,” katanya saat pres rilis, Kamis sore (28/7).
Diungkapkannya, realisasi PNBP hingga Juni 2022 mencapai Rp233,5 miliar atau naik Rp72,9miliar (45,4% y-o-y). Dari sisi pengelolaan aset negara, kinerja realisasi PNBP terkait pengelolaan kekayaan negara mencapai Rp 4,29 M (63,37%) dengan kontribusi terbesar berasal dari PNBP Aset sebesar Rp 3,56 M (71.36%).
“Sampai dengan 30 Juni 2022, untuk belanja pemerintah menunjukkan angka Rp10.199,8M, sedangkan penerimaan negara yang diperoleh dari seluruh aktivitas ekonomi sebear Rp4.268,0M. Hal ini menunjukkan sebanyak 58,1% alokasi dana untuk pelaksanaan roda pemerintahan dan perekonomian Kalteng masih disokong oleh APBN,” jelasnya.
Ditambahkannya, berkenaan realisasi pendapatan APBD konsolidasian seKalteng sebesar Rp 9,27 triliun (45,0%) didominasi oleh pendapatan TKDD dengan proporsi 82,3% dari total pendapatan daerah, yakni sebesar Rp7,64 triliun. Realisasi pendapatan APBD mencapai Rp9.275,2 M dan didominasi oleh komponen pendapatan dana transfer sebesar 83,2%.
“Sedangkan realisasi belanja APBD mencapai Rp6.064,6M didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar 69,5%. Rasio belanja terhadap pendapatan daerah sebesar 65,6%, meningkat dari kondisi Mei 2022 sebesar 58.8%. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi belanja pemerintah daerah pada akhir semester I 2022,” ucapnya. (kom/abw/b5/aza/ko)
