PALANGKA RAYA – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di masing-masing kabupaten diharap melakukan inovasi-inovasi program kerja baru dengan mengikuti perkembangan yang ada. Hal tersebut dilontarkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) Otto Fitriandy.
“Contoh program yang telah berjalan baik di Provinsi Kalteng, seperti kredit berbiaya rendah untuk melawan rentenir yang saat ini telah dimiliki oleh Bank Kalteng (Betang Berkah dan UMKM Berkah), BPR Sampuraga Cemerlang (Kredit Tabung), dan BPR Artha Sukma Sejahtera (Kurda),” kata Otto, saat rapat koordinasi TPAKD semester I Tahun 2023 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Senin (4/9).
“Selain itu, ada pembentukan desa EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif) yang diterapkan di Desa Henda Kabupaten Pulang Pisau, dan pembentukan cluster pertanian dan perkebunan jagung di wilayah Gunung Mas yang saat ini telah dikeluarkan surat keputusan generic model skema kredit/ pembiayaan dari bupati Gunung Mas,” imbuhnya.
Saat ini TPAKD di Kalteng telah terbentuk lengkap sebanyak 15 TPAKD. Terdiri dari 1 TPAKD provinsi, 13 TPAKD tingkat kabupaten dan 1 TPAKD tingkat kota dengan 28 program kegiatan. 28 program kerja tersebut merupakan program yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD dari 12 TPAKD. Sedangkan 3 TPAKD lainnya belum menyampaikan program kerja.
“Untuk itu kami berharap agar 3 Kabupaten lainnya dapat segera menyampaikan program kerjanya melalui SiTPAKD,” tandasnya. (kom/uut/sir/aza)
PALANGKA RAYA – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di masing-masing kabupaten diharap melakukan inovasi-inovasi program kerja baru dengan mengikuti perkembangan yang ada. Hal tersebut dilontarkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) Otto Fitriandy.
“Contoh program yang telah berjalan baik di Provinsi Kalteng, seperti kredit berbiaya rendah untuk melawan rentenir yang saat ini telah dimiliki oleh Bank Kalteng (Betang Berkah dan UMKM Berkah), BPR Sampuraga Cemerlang (Kredit Tabung), dan BPR Artha Sukma Sejahtera (Kurda),” kata Otto, saat rapat koordinasi TPAKD semester I Tahun 2023 di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Senin (4/9).
“Selain itu, ada pembentukan desa EKI (Ekosistem Keuangan Inklusif) yang diterapkan di Desa Henda Kabupaten Pulang Pisau, dan pembentukan cluster pertanian dan perkebunan jagung di wilayah Gunung Mas yang saat ini telah dikeluarkan surat keputusan generic model skema kredit/ pembiayaan dari bupati Gunung Mas,” imbuhnya.
Saat ini TPAKD di Kalteng telah terbentuk lengkap sebanyak 15 TPAKD. Terdiri dari 1 TPAKD provinsi, 13 TPAKD tingkat kabupaten dan 1 TPAKD tingkat kota dengan 28 program kegiatan. 28 program kerja tersebut merupakan program yang telah dilaporkan melalui SiTPAKD dari 12 TPAKD. Sedangkan 3 TPAKD lainnya belum menyampaikan program kerja.
“Untuk itu kami berharap agar 3 Kabupaten lainnya dapat segera menyampaikan program kerjanya melalui SiTPAKD,” tandasnya. (kom/uut/sir/aza)
