Jumat, November 22, 2024
31.2 C
Palangkaraya

Sektor Jasa Keuangan Kalteng Stabil

PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menilai sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah pada posisi Mei 2023 tetap terjaga stabil. Hal ini ditandai dengan likuiditas memadai serta kinerja intermediasi yang tumbuh dengan profil risiko terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian dan pasar keuangan global.

Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy mengatakan, untuk industri perbankan, kinerja bank umum baik konvensional dan syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi, aset bank umum di Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 14,94 persen (yoy). Sementara untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 6,23 persen dari tahun 2022 dan kredit meningkat sebesar 26,25 persen dari tahun 2022 dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) sebesar 1,42 persen per Mei 2023.

“Kredit bank umum didominasi sektor kredit konsumsi yang memiliki porsi kredit sebesar Rp1,02 triliun dengan 5 kredit sektor ekonomi terbesar adalah pemilikan alat rumah tangga, pertanian, perburuan dan kehutanan, pemilikan rumah tinggal, perdagangan besar dan eceran, dan perantara keuangan,” jelas Otto melalui rilisnya, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, lima kabupaten/kota penyaluran kredit terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah berada pada Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara.

Baca Juga :  MES Siap Sinergi dengan Diskominfosantik Kalteng

“Sedangkan untuk penyaluran kredit pada bank umum masih didominasi pada jenis usaha non-UMKM sebanyak Rp28,11 triliun atau sebesar 64 persen dari total penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha,” tambah Otto.

Untuk kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), lanjut dia, mengalami pertumbuhan dengan baik, dengan aset tumbuh sebesar 37 persen (yoy), dana pihak ketiga meningkat 34 persen (yoy) dan kredit sebesar 39 persen (yoy) dengan tingkat kredit macet sebesar 2,87 persen atau turun sebesar 0,99 persen (yoy).

“Penyaluran kredit BPR dan pembiayaan BPRS didominasi penyaluran pada jenis usaha sektor menengah sebesar Rp1,13 triliun atau sebesar 81 persen dari total penyaluran kredit dari semua jenis usaha. Penyaluran kredit masih perlu untuk ditingkatkan seiring dengan DPK yang bertumbuh secara signifikan,” terangnya.

Ia juga memaparkan mengenai sektor industri keuangan Non-Bank masih tergolong baik dengan Piutang Pembiyaaan tumbuh sebesar 26,70 persen (yoy) dengan NPF sebesar 1,25 persen. Pada sektor Asuransi, premi pada bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp99,07 miliar atau terkontraksi sebesar 57,62 persen dengan total klaim sebesar Rp90,32 miliar atau turun sebesar 3,92 persen.

Baca Juga :  Ge_Ethnic Beri Garansi bagi Pembeli Tas Anyaman Rotan

“Untuk sektor pasar modal menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan jumlah investor selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Mei 2023 jumlah investor saham meningkat sebesar menjadi sebanyak 87.680 investor dari tahun sebelumnya sebanyak 68.360 investor. Sedangkan jumlah transaksi yang terjadi sebesar Rp281,94 miliar dengan total saham dimiliki sebesar Rp1,85 triliun,” ucapnya.

Dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) Daerah Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan penangangan Investasi Ilegal yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan Tengah.

Selain itu juga telah dilakukan edukasi dan pemahaman tentang Waspada Investasi melalui kegiatan sosialisasi. Per 31 Mei 2023, OJK Kalimantan Tengah telah melaksanakan 55 kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.713 orang peserta yaitu kepada berbagai lapisan masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah, diantaranya kegiatan sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan media sosial seperti live instagram, OJK mengajar sebagai dosen tamu, edukasi akses keuangan bagi pelaku usaha, kontraktor, penyandang disabilitas, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya. (kom/uut/aza)

PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menilai sektor jasa keuangan di Kalimantan Tengah pada posisi Mei 2023 tetap terjaga stabil. Hal ini ditandai dengan likuiditas memadai serta kinerja intermediasi yang tumbuh dengan profil risiko terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian dan pasar keuangan global.

Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy mengatakan, untuk industri perbankan, kinerja bank umum baik konvensional dan syariah mengalami pertumbuhan yang tinggi, aset bank umum di Provinsi Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 14,94 persen (yoy). Sementara untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat sebesar 6,23 persen dari tahun 2022 dan kredit meningkat sebesar 26,25 persen dari tahun 2022 dengan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan) sebesar 1,42 persen per Mei 2023.

“Kredit bank umum didominasi sektor kredit konsumsi yang memiliki porsi kredit sebesar Rp1,02 triliun dengan 5 kredit sektor ekonomi terbesar adalah pemilikan alat rumah tangga, pertanian, perburuan dan kehutanan, pemilikan rumah tinggal, perdagangan besar dan eceran, dan perantara keuangan,” jelas Otto melalui rilisnya, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, lima kabupaten/kota penyaluran kredit terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah berada pada Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara.

Baca Juga :  MES Siap Sinergi dengan Diskominfosantik Kalteng

“Sedangkan untuk penyaluran kredit pada bank umum masih didominasi pada jenis usaha non-UMKM sebanyak Rp28,11 triliun atau sebesar 64 persen dari total penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha,” tambah Otto.

Untuk kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), lanjut dia, mengalami pertumbuhan dengan baik, dengan aset tumbuh sebesar 37 persen (yoy), dana pihak ketiga meningkat 34 persen (yoy) dan kredit sebesar 39 persen (yoy) dengan tingkat kredit macet sebesar 2,87 persen atau turun sebesar 0,99 persen (yoy).

“Penyaluran kredit BPR dan pembiayaan BPRS didominasi penyaluran pada jenis usaha sektor menengah sebesar Rp1,13 triliun atau sebesar 81 persen dari total penyaluran kredit dari semua jenis usaha. Penyaluran kredit masih perlu untuk ditingkatkan seiring dengan DPK yang bertumbuh secara signifikan,” terangnya.

Ia juga memaparkan mengenai sektor industri keuangan Non-Bank masih tergolong baik dengan Piutang Pembiyaaan tumbuh sebesar 26,70 persen (yoy) dengan NPF sebesar 1,25 persen. Pada sektor Asuransi, premi pada bulan Mei tahun 2023 sebesar Rp99,07 miliar atau terkontraksi sebesar 57,62 persen dengan total klaim sebesar Rp90,32 miliar atau turun sebesar 3,92 persen.

Baca Juga :  Ge_Ethnic Beri Garansi bagi Pembeli Tas Anyaman Rotan

“Untuk sektor pasar modal menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan jumlah investor selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Mei 2023 jumlah investor saham meningkat sebesar menjadi sebanyak 87.680 investor dari tahun sebelumnya sebanyak 68.360 investor. Sedangkan jumlah transaksi yang terjadi sebesar Rp281,94 miliar dengan total saham dimiliki sebesar Rp1,85 triliun,” ucapnya.

Dalam rangka pemberantasan pinjaman online ilegal dan investasi ilegal, OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) Daerah Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi untuk membahas terkait dengan penangangan Investasi Ilegal yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Wilayah Kalimantan Tengah.

Selain itu juga telah dilakukan edukasi dan pemahaman tentang Waspada Investasi melalui kegiatan sosialisasi. Per 31 Mei 2023, OJK Kalimantan Tengah telah melaksanakan 55 kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menjangkau sekitar 2.713 orang peserta yaitu kepada berbagai lapisan masyarakat yang berada di Kalimantan Tengah, diantaranya kegiatan sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan media sosial seperti live instagram, OJK mengajar sebagai dosen tamu, edukasi akses keuangan bagi pelaku usaha, kontraktor, penyandang disabilitas, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya. (kom/uut/aza)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/