PALANGKA RAYA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025. Pasalnya, selain memberikan manfaat kesehatan, program ini juga membuka peluang besar bagi desa-desa untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui BUMDes.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Tengah H Aryawan SIP MIP menyampaikan, bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat penyerahan DIPA 2025 pada 10 Desember 2024 lalu telah menegaskan visi besar dari program tersebut.
“Saat itu Pak Presiden menyampaikan, bahwa uang yang selama ini tersedot ke pusat, kini akan mengalir kembali ke desa-desa. Dengan anggaran Rp8 miliar per desa per tahun untuk program ini, kita akan memutar roda ekonomi langsung dari akar rumput,” kata H Aryawan.
Menurut H Aryawan, sebagai pelaksana utama ditingkat desa, BUMDes dan koperasi ditetapkan sebagai pemasok bahan pangan untuk program MBG. Di Kalimantan Tengah, yang mayoritas wilayahnya adalah pedesaan, peluang ini disambut hangat oleh pemerintah daerah. Melalui Dinas PMD, berbagai langkah telah diambil untuk memastikan kesiapan BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus penyedia bahan pangan berkualitas.
“Kami tidak ingin BUMDes hanya menjadi penonton dalam program besar ini. Oleh karena itu, langkah konkret seperti penyusunan rencana, pemetaan kebutuhan, dan pelatihan pengurus BUMDes terus kami intensifkan,” ucap Aryawan.
Ia pun menjelaskan, saat ini, dari 1.432 desa di Kalimantan Tengah, sebanyak 1.248 BUMDes telah terbentuk. Kemudian, lanjut dia, untuk memastikan peran mereka optimal dalam program MBG, pemerintah daerah memberikan berbagai bentuk dukungan.
Dukungan yang pertama adalah, pendaftaran e-Katalog. Agar BUMDes bisa menjadi penyuplai resmi bahan pangan, mereka diwajibkan terdaftar di e-Katalog pemerintah. Proses ini difasilitasi oleh Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten, dengan syarat utama seperti legalitas hukum BUMDes dari Kemenkumham, NPWP, serta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.
Dukungan kedua, permodalan usaha. Modal usaha menjadi kunci bagi BUMDes untuk menjalankan unit penyuplai bahan pangan. Dinas PMD Kalimantan Tengah telah menjalin kerja sama dengan Bank Kalteng untuk memberikan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi BUMDes.
Ketiga, kemitraan dengan Perum Bulog. Untuk memastikan ketersediaan beras berkualitas, pemerintah menggandeng Perum Bulog perwakilan Kalimantan Tengah sebagai mitra strategis BUMDes.
Keempat, peningkatan kapasitas SDM. Setiap tahun, Dinas PMD mengadakan pelatihan untuk memperkuat kapasitas pengelola BUMDes, memastikan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, program MBG tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga mendorong kemandirian desa melalui penguatan peran BUMDes. Dengan sinergi antara pemerintah desa, provinsi, dan mitra strategis lainnya, Kalimantan Tengah menargetkan BUMDes sebagai garda terdepan pembangunan desa.
“Kami ingin BUMDes menjadi pilar utama dalam memajukan desa. Dengan program ini, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam mendorong ekonomi lokal,” terangnya.
Melalui kerja sama yang solid dan dukungan penuh dari berbagai pihak, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan revolusi ekonomi di tingkat desa. Kalimantan Tengah siap membuktikan bahwa desa-desa mampu menjadi motor perubahan menuju Indonesia yang lebih maju. (kom/uut/ktk/aza)
