PALANGKA RAYA-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID, yaitu mempersiapkan strategi pengendalian inflasi selama bulan puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1443 H.
Rapat yang digelar di Aula Jayang Tingang, pada Selasa (29/3/2022) tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo dan dihadiri secara hybrid (online-offline) oleh seluruh anggota TPID tingkat Kota/ Kabupaten di Provinsi Kalteng.
Dalam sambutannya, H. Edy Pratowo menyampaikan perlunya TPID untuk terus melakukan pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan, baik pada level konsumen maupun produsen/ pedagang.
Selain itu, H. Edy Pratowo juga menekan strategi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan potensi yang ada yaitu reaktivitas pasar penyeimbang dengan inovasi pembayaran menggunakan Quick Response code Indonesian Standard (QRIS), memanfaatkan media digital sebagai sarana pemasaran dan melakukan komunikasi kepada masyarakat agar berbelanja bijak selama bulan puasa Ramadhan hingga hari raya Idul Fitri 1443 H.
“Diimbau kepada pengusaha agar dapat memenuhi persediaan kebutuhan masyarakat dan mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah apabila terdapat kendala di lapangan,” ucap Edy.
Pada kegiatan HLM TPID juga diisi paparan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Yura Djalins yang menyampaikan terkait komoditas penyumbang inflasi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri dalam tiga tahun terakhir, antara lain angkutan udara, beras, daging ayam dan emas perhiasan.
Yura juga menyampaikan pemantauan mobilitas masyarakat Kalteng pada Maret 2022, dimana terdapat peningkatan dan di atas baseline (rata-rata pergerakan masyarakat pada periode 3 Januari s/d 6 Februari 2020).
“Meskipun dari sisi ekonomi peningkatan mobilitas akan berdampak positif dan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, namun pada sisi lain dapat mendorong kenaikan inflasi lebih lanjut, apabila tidak dilakukan antisipasi dengan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok yang mencukupi di masyarakat,”ucapnya.
Terlebih saat ini, kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina berpotensi mendorong kenaikan harga energi dan pangan, disamping juga penerapan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pemerintah Pusat pada bulan April 2022 menjadi sebesar 11%.
“Untuk itu, dalam rangka mengsinergikan langkah pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H diperlulan sinergi seluruh TPID se-Kalteng,”tambahnya.
Yura menyakini bahwa inflasi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H akan tetap dapat terkendali sesuai sasaran berdasarkan persiapan yang telah dan akan dilakukan oleh seluruh TPID Kota/ Kabupaten di Kalteng, beserta dinas/ instansi terkait yang bersinergi dengan para pelaku usaha sejak awal bulan Maret 2022.
Selanjutnya dalam upaya pengendalian inflasi, Yura juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah pada jangka menengah dapat dilakukan integrasi sektor pertanian dengan sektor digital dalam rangka perluasan pemasaran untuk mendukung keterjangkauan harga.
Sementara pada jangka panjang Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkaji opsi stabilitas harga pangan melalui keterlibatan BUMD sebagaimana telah dilakukan pada beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur.(*/bud)
