PALANGKA RAYA-Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalteng Hari Utomo menyampaikan rilis realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) September 2023 di Kantor KPP Palangka Raya, Senin (30/10). Secara kumulatif, kinerja pendapatan APBN lingkup Kalteng tumbuh Rp376,1 M (5,6%, yoy). Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus membaik.
Dari sisi perpajakan, peningkatan penerimaan pajak didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang terus membaik setelah pandemi, dan dampak positif implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerimaan pajak perdagangan internasional cenderung terkontraksi akibat realisasi bea keluar yang mengalami kontraksi Rp598,1 M (-73,0%, yoy) akibat penurunan volume ekspor dan harga komoditas CPO dan turunannya.
“Sedangkan PNBP mengalami kenaikan Rp102,6 M (29,1%, yoy), salah satunya dari pendapatan BLU Rp131,0 M atau tumbuh 149,8% (yoy),” kata Hari.
Untuk kinerja belanja APBN hingga (30/9) mencapai Rp18.084,3 M (66,2%) atau tumbuh 12,1% (yoy), terdiri dari belanja kementerian negara/lembaga (K/L) Rp4.238,7 M (64,3%) dan belanja transfer ke daerah (TKD) Rp13.845,6 M (66,8%). Sedangkan kinerja belanja TKD cenderung didorong peningkatan alokasi dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp3.557 M (126%, yoy).
“Pada DAK Fisik, terdapat penurunan kinerja secara nominal hingga September sebesar -8,5% (yoy) yang disebabkan oleh penurunan alokasi DAK Fisik di TA 2023. Sedangkan dana desa reguler tahap III telah salur pada sepuluh pemda dan BLT Triwulan IV baru salur pada delapan pemda,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan APBD Kalteng (30/9) mencapai Rp17.422,9 M, didominasi pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat Rp13.845,6 M (79,5%).
“Pada sisi lain, realisasi belanja APBD Kalteng mencapai Rp14.183,5 M dan didominasi oleh komponen belanja operasi sebesar 64,6%,” tegasnya.
Adapun rekomendasi yang perlu dilakukan pemda yakni melakukan percepatan pertanggungjawaban kegiatan, mempersiapkan pemenuhan dan penyampaian syarat penyaluran TKD, penguatan pengelolaan keuangan pada periode transisi kepemimpinan kepala daerah di September 2023.
Terkait dana Insentif Fiskal TA berjalan, Pemda segera menyusun rencana penggunaanya mengingat 50% dari dana tersebut telah disalurkan pada Agustus 2023 serta penambahan alokasi BTT untuk penanganan karhutla dan banjir yang biasanya terjadi pada November-Desember. (kom/abw/b5/aza)
