Selasa, April 15, 2025
24.2 C
Palangkaraya

Sinergi Penegakan Hukum, Komisi III Kunjungi Polda Kalteng

PALANGKA RAYA – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dalam rangka pengawasan terhadap kinerja mitra kerja di wilayah tersebut.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III, Habiburokhman, tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.

Setibanya di Palangka Raya, kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.

Agenda ini digelar di Aula Graha Bhayangkara Polda Kalimantan Tengah, dengan menghadirkan sejumlah instansi mitra kerja Komisi III, yaitu Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah.

 


KOMISI III DPR RI KUNJUNGAN KE Polda kalteng.

Acara dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi III DPR RI, Kapolda dan Wakapolda Kalimantan Tengah beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, para Asisten serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah, serta Ketua BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran.

Dalam forum tersebut, masing-masing pimpinan instansi menyampaikan paparan terkait capaian kinerja serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Undang Mugopal, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum.

“Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kami di daerah.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan kinerja, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

Kolaborasi dengan kepolisian dan BNN menjadi kunci untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, termasuk korupsi dan penyalahgunaan narkotika,” ujar Dr. Undang Mugopal.

Seperti diketahui, dalam kunjungan kerja ini, tim komisi III DPR RI yang beranggotakan 15 orang dan dipimpin langsung ketuanya, Habiburokhman melakukan rapat pertemuan dengan jajaran pimpinan Polda Kalteng.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan yang di dampingi Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rakhmad Setiyadi beserta jajaran Pejabat Utama Polda Kalteng menyambut kedatangan anggota komisi III DPR RI ini.

Tampak pula hadir menyambut kunjungan dan mengikuti rapat kerja dengan anggota komisi III DPR RI,Kajati Kalteng Undang Mogopal dan Plt BNNP Kalteng Kombes Pol Ruslan abdul Rasyid.

Pertemuan Rapat kerja itu sendiri di laksanakan di gedung Aula Bhayangkara Mapolda Kalteng.

Adapun pokok  pembahasan dalam rapat pertemuan itu antara lain terkait perkembangan  kondisi Kamtibmas di wilayah Kalteng beserta sejumlah isu terkait  upaya Penegakan hukum dan keamanan di wilayah Kalteng.

Anggota komisi III DPR RI juga mendapat pemaparan dari Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng dan Kepala BNNP Kalteng terkait kinerja dari ketiga instansi hukum ini dalam melakukan berbagai  upaya penegakkan hukum dan keamanan di wilayah Kalteng .

Baca Juga :  Kejaksaan Terapkan Restorative Justice

Termasuk juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada para legislator terkait upaya demi meningkatkan  kinerja ketiga instansi hukum tersebut.

Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan sendiri  dalam pemaparannya menyebutkan bahwa provinsi Kalteng dengan luas wilayah hampir 1,5 kali pulau jawa disebut nya memerlukan beberapa  perhatian khusus dari pihak kepolisian dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang di kondusif  diseluruh wilayah Kalteng.

“Kondisi kamtibmas di wilayah Kalteng relatif kondusif walaupun ada beberapa kejadian tetapi kami beserta jajaran bisa mengatasi atau menanggulangi,” kata Irjen Pol Iwan dalam pemaparannya.

Kapolda juga sempat menyampaikan beberapa kejadian kasus  kriminal yang terjadi di Kalteng menjadi perhatian masyarakat.  Di antaranya kasus yang disampaikan kapolda adalah  kasus dugaan money politik terkait kegiatan pilkada bupati Barito Utara.

“Kasus itu sudah kami tangani dan juga sudah kami limpahkan ke pihak kejaksaan,” kata Irjen Pol Iwan Kurniawan.

Selain itu kapolda juga sempat menyampaikan berbagai  upaya yang dilakukan pihak Polda Kalteng beserta jajaran dalam meningkatkan kinerja untuk  menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalteng.

Pemaparan kinerja Polda Kalteng yang disampaikan kapolda kalteng ini mendapat apresiasi dari sejumlah anggota komisi III DPR RI .

Seperti yang disampaikan Anggota komisi III dari partai Golkar Irjen Pol (purnawirawan) Rikwanto.

Legislator yang juga dikenal sebagai mantan kapolda kalteng ini menyampaikan apresiasi terkait kesiap siagaan yang di lakukan personel Polda Kalteng dalam mengantisipasi bancana Karhutla yang sering terjadi di provinsi Kalteng.

“Komisi III melihat kesiapan personel dan materil di depan sana,” katanya seraya menunjuk kearah bagian depan komplek  mapolda kalteng.

“Itu dari dulu ada dan ternyata sampai sekarang masih terjaga, personilnya ready (siap) maupun peralatannya ready,”kata Rikwanto memuji antisipasi yang dilakukan oleh pihak Polda Kalteng.

Rikwanto sendiri kemudian  sempat bercerita terkait pengalaman nya saat terjadi bencana kabur asap pada saat dirinya bertugas di Kalteng sekitar tahun 2018 lalu.

Rikwanto sendiri berpesan agar Polda Kalteng beserta jajaran dan seluruh masyarakat Kalteng tetap mewaspadai timbul bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng.

Sementara anggota DPR RI yang lain seperti Pulung Agustanto dari partai PDIP dan Widya Pratiwi dari partai PAN memberikan apresiasi terkait keberhasilan  Polda Kalteng dalam menangani berbagai perkara kriminal yang sempat viral di masyarakat.

Baca Juga :  Kejati Peduli, Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

Anggota legislator Pulung Agustanto sempat menyebutkan terkait kasus penembakan warga yang dilakukan oleh mantan personel polres palangka brigadir anton kurniawan Stiyanto yang sempat viral di tengah  masyarakat.

Pulung sendiri sempat terdengar meminta kepada pihak kepolisian polda Kalteng untuk tetap  menyelidiki kasus terutama terkait dugaan adanya  penggunaan narkotika Sabu  oleh tersangka anton sebelum diri nya melakukan tindakan kriminal  melakukan penembakan terhadap warga.

“Kami mengusulkan penyelidikan lebih lanjut asal muasal sabu yang diperoleh saudara anton,” kata Pulung di hadapan kapolda kalteng.

Selain itu dia juga menyampaikan apresiasi kepada Personil Ditkrimsus pokda yang berhasil menangani kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada krimsus yang berhasil menangani perkara korupsi berjemaah di Dinas Pendidikan Kalteng dengan 21 tersangka yang salah satu tersangkanya adalah (mantan) kepala Dinas Pendidikan  Kalteng,” ujarnya seraya mengharapkan agar Polda kalteng bisa juga menuntaskan  penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang terjadi di provinsi Kalteng.

Acara pertemuan rapat kerja antara Polda kalteng dan Anggota komisi III DPR RI diakhiri dengan kegiatan acara penyerahan cendra mata dan foto bersama.

Sementara itu seusai kegiatan acara, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat diwawancara awak media mengatakan bahwa kunjungan reses  komisi III DPR RI ke polda kalteng adalah dalam rangka sinergi sekaligus menyerap aspirasi dari pihak penegak hukum yang ada di daerah termasuk Polda Kalteng.

“Kujungan reses ini bertujuan kami bisa menyerap aspirasi dari Polda Kalteng, Kejati dan BNNP Kalimantan Tengah,” kata Habiburokhman terkait tujuan kedatangan anggota komisi III DPR RI ini.

Ketua komisi III DPR RI ini juga menyatakan dirinya sependapat dengan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan terkait perlu adanya  perhatian  dari pihak pemerintah kepada penegak hukum terutama Polda kalteng dalam  upaya menjaga keamanan di wilayah kalteng yang demikian luas.

Habiburokhman sendiri sempat memberi contoh terkait perlunya penyediaan  sarana alat transportasi helikopter  Dinas yang bisa diguna untuk menjangkau wilayah terpencil atau jauh di wilayah kalteng dengan cepat.

“Gimana kalau ada kejadian kebakaran hutan atau kejadian luar biasa di wilayah yang jauh atau kabupaten yang terpencil dan pak kapolda atau pak kajati mau ngecek dengan cepat, tentunya gak bisa kan,” kata Ketua komisi III memberikan contoh.

Habiburokhman sendiri berjanji akan berjuang membantu menyampaikan aspirasi ini kepada pihak pemerintah.

“Kami akan membawa ini dalam rapat di komisi III,” pungkasnya. (sja/ala)

PALANGKA RAYA – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dalam rangka pengawasan terhadap kinerja mitra kerja di wilayah tersebut.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Tim Komisi III, Habiburokhman, tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangka Raya, dan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.

Setibanya di Palangka Raya, kegiatan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna Komisi III DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.

Agenda ini digelar di Aula Graha Bhayangkara Polda Kalimantan Tengah, dengan menghadirkan sejumlah instansi mitra kerja Komisi III, yaitu Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Tengah.

 


KOMISI III DPR RI KUNJUNGAN KE Polda kalteng.

Acara dihadiri oleh Ketua dan anggota Komisi III DPR RI, Kapolda dan Wakapolda Kalimantan Tengah beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, para Asisten serta seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah, serta Ketua BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran.

Dalam forum tersebut, masing-masing pimpinan instansi menyampaikan paparan terkait capaian kinerja serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Dr. Undang Mugopal, dalam penyampaiannya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum.

“Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi III DPR RI ini sebagai bentuk perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kami di daerah.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah terus berkomitmen meningkatkan kinerja, khususnya dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

Kolaborasi dengan kepolisian dan BNN menjadi kunci untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, termasuk korupsi dan penyalahgunaan narkotika,” ujar Dr. Undang Mugopal.

Seperti diketahui, dalam kunjungan kerja ini, tim komisi III DPR RI yang beranggotakan 15 orang dan dipimpin langsung ketuanya, Habiburokhman melakukan rapat pertemuan dengan jajaran pimpinan Polda Kalteng.

Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan yang di dampingi Wakapolda Kalteng Brigjen Pol Rakhmad Setiyadi beserta jajaran Pejabat Utama Polda Kalteng menyambut kedatangan anggota komisi III DPR RI ini.

Tampak pula hadir menyambut kunjungan dan mengikuti rapat kerja dengan anggota komisi III DPR RI,Kajati Kalteng Undang Mogopal dan Plt BNNP Kalteng Kombes Pol Ruslan abdul Rasyid.

Pertemuan Rapat kerja itu sendiri di laksanakan di gedung Aula Bhayangkara Mapolda Kalteng.

Adapun pokok  pembahasan dalam rapat pertemuan itu antara lain terkait perkembangan  kondisi Kamtibmas di wilayah Kalteng beserta sejumlah isu terkait  upaya Penegakan hukum dan keamanan di wilayah Kalteng.

Anggota komisi III DPR RI juga mendapat pemaparan dari Kapolda Kalteng, Kajati Kalteng dan Kepala BNNP Kalteng terkait kinerja dari ketiga instansi hukum ini dalam melakukan berbagai  upaya penegakkan hukum dan keamanan di wilayah Kalteng .

Baca Juga :  Kejaksaan Terapkan Restorative Justice

Termasuk juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada para legislator terkait upaya demi meningkatkan  kinerja ketiga instansi hukum tersebut.

Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan sendiri  dalam pemaparannya menyebutkan bahwa provinsi Kalteng dengan luas wilayah hampir 1,5 kali pulau jawa disebut nya memerlukan beberapa  perhatian khusus dari pihak kepolisian dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang di kondusif  diseluruh wilayah Kalteng.

“Kondisi kamtibmas di wilayah Kalteng relatif kondusif walaupun ada beberapa kejadian tetapi kami beserta jajaran bisa mengatasi atau menanggulangi,” kata Irjen Pol Iwan dalam pemaparannya.

Kapolda juga sempat menyampaikan beberapa kejadian kasus  kriminal yang terjadi di Kalteng menjadi perhatian masyarakat.  Di antaranya kasus yang disampaikan kapolda adalah  kasus dugaan money politik terkait kegiatan pilkada bupati Barito Utara.

“Kasus itu sudah kami tangani dan juga sudah kami limpahkan ke pihak kejaksaan,” kata Irjen Pol Iwan Kurniawan.

Selain itu kapolda juga sempat menyampaikan berbagai  upaya yang dilakukan pihak Polda Kalteng beserta jajaran dalam meningkatkan kinerja untuk  menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalteng.

Pemaparan kinerja Polda Kalteng yang disampaikan kapolda kalteng ini mendapat apresiasi dari sejumlah anggota komisi III DPR RI .

Seperti yang disampaikan Anggota komisi III dari partai Golkar Irjen Pol (purnawirawan) Rikwanto.

Legislator yang juga dikenal sebagai mantan kapolda kalteng ini menyampaikan apresiasi terkait kesiap siagaan yang di lakukan personel Polda Kalteng dalam mengantisipasi bancana Karhutla yang sering terjadi di provinsi Kalteng.

“Komisi III melihat kesiapan personel dan materil di depan sana,” katanya seraya menunjuk kearah bagian depan komplek  mapolda kalteng.

“Itu dari dulu ada dan ternyata sampai sekarang masih terjaga, personilnya ready (siap) maupun peralatannya ready,”kata Rikwanto memuji antisipasi yang dilakukan oleh pihak Polda Kalteng.

Rikwanto sendiri kemudian  sempat bercerita terkait pengalaman nya saat terjadi bencana kabur asap pada saat dirinya bertugas di Kalteng sekitar tahun 2018 lalu.

Rikwanto sendiri berpesan agar Polda Kalteng beserta jajaran dan seluruh masyarakat Kalteng tetap mewaspadai timbul bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng.

Sementara anggota DPR RI yang lain seperti Pulung Agustanto dari partai PDIP dan Widya Pratiwi dari partai PAN memberikan apresiasi terkait keberhasilan  Polda Kalteng dalam menangani berbagai perkara kriminal yang sempat viral di masyarakat.

Baca Juga :  Kejati Peduli, Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

Anggota legislator Pulung Agustanto sempat menyebutkan terkait kasus penembakan warga yang dilakukan oleh mantan personel polres palangka brigadir anton kurniawan Stiyanto yang sempat viral di tengah  masyarakat.

Pulung sendiri sempat terdengar meminta kepada pihak kepolisian polda Kalteng untuk tetap  menyelidiki kasus terutama terkait dugaan adanya  penggunaan narkotika Sabu  oleh tersangka anton sebelum diri nya melakukan tindakan kriminal  melakukan penembakan terhadap warga.

“Kami mengusulkan penyelidikan lebih lanjut asal muasal sabu yang diperoleh saudara anton,” kata Pulung di hadapan kapolda kalteng.

Selain itu dia juga menyampaikan apresiasi kepada Personil Ditkrimsus pokda yang berhasil menangani kasus dugaan korupsi berjamaah yang terjadi di Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada krimsus yang berhasil menangani perkara korupsi berjemaah di Dinas Pendidikan Kalteng dengan 21 tersangka yang salah satu tersangkanya adalah (mantan) kepala Dinas Pendidikan  Kalteng,” ujarnya seraya mengharapkan agar Polda kalteng bisa juga menuntaskan  penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang terjadi di provinsi Kalteng.

Acara pertemuan rapat kerja antara Polda kalteng dan Anggota komisi III DPR RI diakhiri dengan kegiatan acara penyerahan cendra mata dan foto bersama.

Sementara itu seusai kegiatan acara, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman saat diwawancara awak media mengatakan bahwa kunjungan reses  komisi III DPR RI ke polda kalteng adalah dalam rangka sinergi sekaligus menyerap aspirasi dari pihak penegak hukum yang ada di daerah termasuk Polda Kalteng.

“Kujungan reses ini bertujuan kami bisa menyerap aspirasi dari Polda Kalteng, Kejati dan BNNP Kalimantan Tengah,” kata Habiburokhman terkait tujuan kedatangan anggota komisi III DPR RI ini.

Ketua komisi III DPR RI ini juga menyatakan dirinya sependapat dengan Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan terkait perlu adanya  perhatian  dari pihak pemerintah kepada penegak hukum terutama Polda kalteng dalam  upaya menjaga keamanan di wilayah kalteng yang demikian luas.

Habiburokhman sendiri sempat memberi contoh terkait perlunya penyediaan  sarana alat transportasi helikopter  Dinas yang bisa diguna untuk menjangkau wilayah terpencil atau jauh di wilayah kalteng dengan cepat.

“Gimana kalau ada kejadian kebakaran hutan atau kejadian luar biasa di wilayah yang jauh atau kabupaten yang terpencil dan pak kapolda atau pak kajati mau ngecek dengan cepat, tentunya gak bisa kan,” kata Ketua komisi III memberikan contoh.

Habiburokhman sendiri berjanji akan berjuang membantu menyampaikan aspirasi ini kepada pihak pemerintah.

“Kami akan membawa ini dalam rapat di komisi III,” pungkasnya. (sja/ala)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/