PULANG PISAU – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepuasan masyarakat, Polres Pulang Pisau menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Satya Haprabu Polres Pulang Pisau, Selasa (3/6/2025).
Forum ini secara resmi dibuka oleh Kapolres Pulang Pisau, AKBP Iqbal Sengaji, S.I.K., M.Si., dan dihadiri berbagai pihak strategis, antara lain Kabag RBP Rorena Polda Kalteng, Ketua Kejaksaan Tinggi Pulang Pisau, Wakil Ketua Pengadilan Pulang Pisau, para pemangku kepentingan, pengguna layanan kepolisian, serta pejabat dari berbagai satuan fungsi pelayanan publik di lingkungan Polres.
Forum ini menjadi ruang penting dalam membangun komunikasi dua arah antara penyedia layanan (Polri) dan penerima layanan (masyarakat). Melalui FKP, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, saran, kritik, maupun evaluasi, yang menjadi dasar dalam penyempurnaan kualitas layanan kepolisian.
Dalam sambutannya, Kapolres AKBP Iqbal Sengaji menegaskan pelaksanaan FKP merupakan wujud nyata komitmen Polres Pulang Pisau dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan profesional.
“Forum ini kami hadirkan sebagai ruang dialog terbuka antara Polri dan masyarakat, guna mendengarkan secara langsung masukan yang membangun demi peningkatan mutu pelayanan di Polres Pulang Pisau,” ujar Kapolres.
Ia juga menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan kolaborasi aktif dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, Polres Pulang Pisau tengah berproses menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), setelah sebelumnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat kami harapkan,” tambahnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing satuan fungsi pelayanan, meliputi pelayanan SIM, SKCK, SPKT, dan Reskrim. Dalam sesi ini, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai alur layanan, standar operasional, tantangan di lapangan, hingga langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan.
Menutup rangkaian acara, Kabag RBP Rorena Polda Kalteng menegaskan bahwa FKP merupakan bagian dari proses membangun Zona Integritas, sekaligus momentum evaluatif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“FKP bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk komitmen nyata Polri dalam menciptakan layanan yang bersih, transparan, dan profesional. Seluruh masukan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti secara serius,” pungkasnya. (hms)
