PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengaktifan resmi Posko dan Pos Lapangan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Tahun 2025. Hal itu dengan menggelar apel aktivasi di Halaman Pusdalops PB BPBPK Provinsi, (11/6).
Acara yang diikuti seluruh unsur terkait ini menandai dimulainya masa siaga darurat karhutla selama 120 hari ke depan, sebagai bentuk antisipasi dini terhadap musim kemarau yang diprediksi akan memberikan tantangan serius bagi wilayah provinsi tersebut.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT menekankan bahwa ini merupakan implementasi konkret dari instruksi Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran SIKom untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak.
Leonard menjelaskan bahwa keputusan untuk mengaktifkan satgas lebih awal ini didasarkan pada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi bahwa musim kemarau di Kalimantan Tengah akan dimulai tepat pada hari pelaksanaan apel, 11 Juni 2025, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang, dan berpotensi berlangsung hingga 20 Oktober 2025.
Leonard menambahkam, karakteristik kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana yang berkembang secara bertahap (slow-onset disaster) mengharuskan adanya pendekatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan karhutla yang terlambat akan berdampak pada meluasnya kebakaran dan sulitnya pengendalian, sehingga diperlukan antisipasi yang lebih matang tahun ini.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi, tetapi harus fokus pada upaya pencegahan sejak dini melalui deteksi dini dan langkah-langkah mitigasi yang efektif,” tegasnya.
Untuk mendukung operasional satgas, Pemprov Kalimantan Tengah telah menyiapkan struktur kerja yang mencakup 77 titik posko dan pos lapangan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, meliputi 76 desa/kelurahan di 52 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. Posko Provinsi yang berkedudukan di Palangka Raya akan berfungsi sebagai pusat komando yang bertugas mengoordinasikan seluruh aspek operasi, mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan operasi lapangan, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja satgas. Sementara itu, Pos-Pos Lapangan yang tersebar di berbagai lokasi rawan akan melaksanakan tugas-tugas operasional langsung di lapangan.
Adapun tugas pokok Pos Lapangan meliputi pelaksanaan patroli rutin di daerah rawan kebakaran, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat setempat, memastikan ketersediaan sumber air untuk pemadaman, melaksanakan pembasahan lahan gambut yang rentan terbakar, serta melakukan pemadaman segera jika ditemukan titik api dalam skala kecil. Leonard menekankan bahwa seluruh personel satgas harus bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri dan tim, serta wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam upaya memperkuat efektivitas satgas, Pemprov Kalimantan Tengah juga terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk unsur TNI dan Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah, serta melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan relawan peduli lingkungan. Sinergi multipihak ini dinilai sangat penting untuk memperluas cakupan pengawasan dan mempercepat respons terhadap potensi kebakaran di berbagai titik rawan yang tersebar di wilayah provinsi yang luas ini.
Dari sisi teknis operasional, satgas telah dilengkapi dengan berbagai peralatan modern termasuk sistem pemantauan hotspot melalui teknologi satelit, kendaraan pemadam kebakaran khusus untuk medan berat, pompa air berkapasitas besar, serta peralatan pembuatan sekat bakar. Masyarakat juga terus didorong untuk berperan aktif sebagai ujung tombak pencegahan dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau titik api yang ditemukan melalui saluran-saluran komunikasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Leonard kembali mengingatkan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat. Ia menyoroti dampak buruk kabut asap yang timbul dari karhutla, yang tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga dapat mengancam kegiatan perekonomian, transportasi, dan pendidikan, seperti yang pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya.
“Kita semua harus belajar dari pengalaman masa lalu dan bekerja lebih keras untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,” Ujar Leonard.
Apel aktivasi yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait termasuk Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, BPBD Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta puluhan relawan dari berbagai organisasi masyarakat. Seluruh personel yang akan bertugas telah dibekali dengan pelatihan khusus dan perlengkapan kerja yang memadai, termasuk alat pelindung diri, peralatan komunikasi, serta perlengkapan survival untuk operasi di lapangan.
“Dengan kerja keras, sinergi, dan dukungan semua pihak, kita yakini bisa melewati musim kemarau ini dengan baik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup kita untuk generasi mendatang,” pungkas Leonard.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib SSTP MSi menegaskan bahwa Apel Aktivasi Posko dan Poslap merupakan upaya dan inovasi yang di gagas oleh BPBD Provinsi Kalteng dalam menanggulangi Bencana Karhutla.
“Aktivasi ini dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana dan pengendalian karhutla di wilayah rawan kebakaran di Kalimantan Tengah, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran agar mewujudkan Kalteng Bebas Asap di Tahun 2025 ini”, tandasnya. (hms/*ren/nue)
BPBD Provinsi Gelar Apel Aktivasi Posko dan Poslap
Gubernur: Tingkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Karhutla di Kalteng
PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengaktifan resmi Posko dan Pos Lapangan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Tahun 2025. Hal itu dengan menggelar apel aktivasi di Halaman Pusdalops PB BPBPK Provinsi, (11/6).
Acara yang diikuti seluruh unsur terkait ini menandai dimulainya masa siaga darurat karhutla selama 120 hari ke depan, sebagai bentuk antisipasi dini terhadap musim kemarau yang diprediksi akan memberikan tantangan serius bagi wilayah provinsi tersebut.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT menekankan bahwa ini merupakan implementasi konkret dari instruksi Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran SIKom untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua pihak.
Leonard menjelaskan bahwa keputusan untuk mengaktifkan satgas lebih awal ini didasarkan pada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi bahwa musim kemarau di Kalimantan Tengah akan dimulai tepat pada hari pelaksanaan apel, 11 Juni 2025, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang, dan berpotensi berlangsung hingga 20 Oktober 2025.
Leonard menambahkam, karakteristik kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana yang berkembang secara bertahap (slow-onset disaster) mengharuskan adanya pendekatan pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan karhutla yang terlambat akan berdampak pada meluasnya kebakaran dan sulitnya pengendalian, sehingga diperlukan antisipasi yang lebih matang tahun ini.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi, tetapi harus fokus pada upaya pencegahan sejak dini melalui deteksi dini dan langkah-langkah mitigasi yang efektif,” tegasnya.
Untuk mendukung operasional satgas, Pemprov Kalimantan Tengah telah menyiapkan struktur kerja yang mencakup 77 titik posko dan pos lapangan yang tersebar di seluruh wilayah provinsi, meliputi 76 desa/kelurahan di 52 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. Posko Provinsi yang berkedudukan di Palangka Raya akan berfungsi sebagai pusat komando yang bertugas mengoordinasikan seluruh aspek operasi, mulai dari perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan operasi lapangan, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja satgas. Sementara itu, Pos-Pos Lapangan yang tersebar di berbagai lokasi rawan akan melaksanakan tugas-tugas operasional langsung di lapangan.
Adapun tugas pokok Pos Lapangan meliputi pelaksanaan patroli rutin di daerah rawan kebakaran, melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat setempat, memastikan ketersediaan sumber air untuk pemadaman, melaksanakan pembasahan lahan gambut yang rentan terbakar, serta melakukan pemadaman segera jika ditemukan titik api dalam skala kecil. Leonard menekankan bahwa seluruh personel satgas harus bekerja dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri dan tim, serta wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam upaya memperkuat efektivitas satgas, Pemprov Kalimantan Tengah juga terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk unsur TNI dan Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah, serta melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan relawan peduli lingkungan. Sinergi multipihak ini dinilai sangat penting untuk memperluas cakupan pengawasan dan mempercepat respons terhadap potensi kebakaran di berbagai titik rawan yang tersebar di wilayah provinsi yang luas ini.
Dari sisi teknis operasional, satgas telah dilengkapi dengan berbagai peralatan modern termasuk sistem pemantauan hotspot melalui teknologi satelit, kendaraan pemadam kebakaran khusus untuk medan berat, pompa air berkapasitas besar, serta peralatan pembuatan sekat bakar. Masyarakat juga terus didorong untuk berperan aktif sebagai ujung tombak pencegahan dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau titik api yang ditemukan melalui saluran-saluran komunikasi yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.
Leonard kembali mengingatkan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat. Ia menyoroti dampak buruk kabut asap yang timbul dari karhutla, yang tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga dapat mengancam kegiatan perekonomian, transportasi, dan pendidikan, seperti yang pernah terjadi di beberapa tahun sebelumnya.
“Kita semua harus belajar dari pengalaman masa lalu dan bekerja lebih keras untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,” Ujar Leonard.
Apel aktivasi yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait termasuk Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, BPBD Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta puluhan relawan dari berbagai organisasi masyarakat. Seluruh personel yang akan bertugas telah dibekali dengan pelatihan khusus dan perlengkapan kerja yang memadai, termasuk alat pelindung diri, peralatan komunikasi, serta perlengkapan survival untuk operasi di lapangan.
“Dengan kerja keras, sinergi, dan dukungan semua pihak, kita yakini bisa melewati musim kemarau ini dengan baik sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup kita untuk generasi mendatang,” pungkas Leonard.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib SSTP MSi menegaskan bahwa Apel Aktivasi Posko dan Poslap merupakan upaya dan inovasi yang di gagas oleh BPBD Provinsi Kalteng dalam menanggulangi Bencana Karhutla.
“Aktivasi ini dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana dan pengendalian karhutla di wilayah rawan kebakaran di Kalimantan Tengah, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur H. Agustiar Sabran agar mewujudkan Kalteng Bebas Asap di Tahun 2025 ini”, tandasnya. (hms/*ren/nue)
