PALANGKA RAYA-Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng, Alpius Patanan mengatakan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap MPA melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota MPA, penyediaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran sederhana dan pemberian insentif atau penghargaan kepada MPA yang berprestasi.
“MPA memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan karhutla, serta melakukan patroli dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan,” katanya saat mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Pergub tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Wilayah Provinsi Kalteng, di Aula BPBD Provinsi Kalteng, Kamis (13/2).
Alpius juga menyampaikan bahwa MPA dapat melakukan pemadaman dini sebelum api meluas dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanggulangan karhutla.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib SSTP MSi ketika memimpin rapat, mengatakan bahwa perlu adanya regulasi untuk membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api yang ada.
“Masyarakat Peduli Api adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina untuk membantu pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan Karhutla,” ungkapnya.
Menurutnya MPA memiliki peran sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pemadaman awal, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Toyib juga menambahkan bahwa Pergub ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, memberikan pedoman pembentukan dan pembinaan MPA, dan menyediakan mekanisme dukungan dan koordinasi antara MPA dan instansi terkait.
“MPA dibentuk di desa/kelurahan yang memiliki risiko tinggi terhadap karhutla. Pembentukan MPA dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau lembaga terkait. Keanggotaan MPA bersifat sukarela dengan keterwakilan dari berbagai unsur masyarakat,” pungkasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, PPSDA, Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Hukum Setda, serta dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah. (mmc/nue)
BPBPK Lakukan Pembinaan MPA melalui Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas
PALANGKA RAYA-Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalteng, Alpius Patanan mengatakan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap MPA melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota MPA, penyediaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran sederhana dan pemberian insentif atau penghargaan kepada MPA yang berprestasi.
“MPA memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan karhutla, serta melakukan patroli dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan,” katanya saat mengikuti Rapat Pembahasan Rancangan Pergub tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Wilayah Provinsi Kalteng, di Aula BPBD Provinsi Kalteng, Kamis (13/2).
Alpius juga menyampaikan bahwa MPA dapat melakukan pemadaman dini sebelum api meluas dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam penanggulangan karhutla.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalteng Ahmad Toyib SSTP MSi ketika memimpin rapat, mengatakan bahwa perlu adanya regulasi untuk membentuk dan membina Masyarakat Peduli Api yang ada.
“Masyarakat Peduli Api adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dan dibina untuk membantu pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan Karhutla,” ungkapnya.
Menurutnya MPA memiliki peran sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pemadaman awal, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Toyib juga menambahkan bahwa Pergub ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian karhutla, memberikan pedoman pembentukan dan pembinaan MPA, dan menyediakan mekanisme dukungan dan koordinasi antara MPA dan instansi terkait.
“MPA dibentuk di desa/kelurahan yang memiliki risiko tinggi terhadap karhutla. Pembentukan MPA dapat diinisiasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, atau lembaga terkait. Keanggotaan MPA bersifat sukarela dengan keterwakilan dari berbagai unsur masyarakat,” pungkasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, PPSDA, Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Biro Hukum Setda, serta dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah. (mmc/nue)
