PANGKALAN BUN-Langkah yang dilakukan oleh pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto harus disupport penuh. Namun, perlu pengawasan yang sangat ketat agar tidak ada penyelundupan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, Rabu (16/3).
Menurutnya, bahwa program subsidi harga minyak goreng curah di pasaran, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan harga Rp 14 ribu per liter itu sangat baik. Tentunya program subsidi ini akan sangat membantu dan dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Berkaitan kebijakan harga minyak goreng kemasan yang disesuaikan dengan harga keekonomian. Nantinya akan membuat produsen minyak goreng bisa maksimal untuk berproduksi.
“Kami harapkan adanya pengaturan kebijakan soal subsidi dan harga. Selain itu juga pengawasan distribusinya agar sesuai SOP. Supaya tepat sasaran guna menghindari adanya resiko tindakan penyelundupan,”katanya.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun meminta Kepolisian memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah, mulai dari produksi hingga distribusi. Dengan adanya kewaspadaan oleh jajaran aparat dapat meminimalisir potensi pelanggaran oleh pihak tidak bertanggungjawab. Mereka hanya ingin mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan komoditas tersebut. (son/ko)
Mukhtarudin
PANGKALAN BUN-Langkah yang dilakukan oleh pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto harus disupport penuh. Namun, perlu pengawasan yang sangat ketat agar tidak ada penyelundupan. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin, Rabu (16/3).
Menurutnya, bahwa program subsidi harga minyak goreng curah di pasaran, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan harga Rp 14 ribu per liter itu sangat baik. Tentunya program subsidi ini akan sangat membantu dan dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Berkaitan kebijakan harga minyak goreng kemasan yang disesuaikan dengan harga keekonomian. Nantinya akan membuat produsen minyak goreng bisa maksimal untuk berproduksi.
“Kami harapkan adanya pengaturan kebijakan soal subsidi dan harga. Selain itu juga pengawasan distribusinya agar sesuai SOP. Supaya tepat sasaran guna menghindari adanya resiko tindakan penyelundupan,”katanya.
Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun meminta Kepolisian memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah, mulai dari produksi hingga distribusi. Dengan adanya kewaspadaan oleh jajaran aparat dapat meminimalisir potensi pelanggaran oleh pihak tidak bertanggungjawab. Mereka hanya ingin mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan komoditas tersebut. (son/ko)
