PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng, dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa stunting masih menjadi masalah serius yang mengancam daya saing bangsa, termasuk di Kalteng. acara tersebut dilaksanakan dii Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng belum lama ini.
Menurut Edy, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah ini diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting di Kalteng turun 3,4% dari 26,9% (2022) menjadi 23,5% (2023). Meski demikian, target tahun 2025 adalah 20,6%, sehingga diperlukan upaya lebih keras untuk mencapainya. Ia menekankan bahwa penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan fokus pada kelompok prioritas.
“Untuk mencapai target ini, perlu penguatan konvergensi lintas sektor, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja,” tegasnya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap Kalteng dapat mencatat penurunan signifikan pada 2024. Wagub meyakini, melalui diskusi terarah, semua pihak terkait harus mendapatkan komitmen dan langkah konkret dalam penanganan stunting. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kegiatan dan penganggaran sebagai langkah mutlak untuk mendorong percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memastikan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan bersama antara pemerintah daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat.
Leonard menambahkan, rakor juga menyelaraskan target kinerja dan layanan intervensi PPPS agar masuk dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, RENJA PD, serta APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
“Kita juga perlu menyepakati rencana kegiatan intervensi pencegahan stunting yang terintegrasi,” jelas Leonard.
Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Kalteng dapat mencapai target penurunan stunting secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalteng terus mendorong kolaborasi multisektor untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan berkualitas, mendukung pembangunan daerah yang lebih maju di masa depan. (*ren/nue)
Wagub Kalteng Tekankan Pentingnya Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng, dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa stunting masih menjadi masalah serius yang mengancam daya saing bangsa, termasuk di Kalteng. acara tersebut dilaksanakan dii Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng belum lama ini.
Menurut Edy, penanganan stunting menjadi salah satu prioritas Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah ini diselaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, dan Pencegahan Stunting.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka prevalensi stunting di Kalteng turun 3,4% dari 26,9% (2022) menjadi 23,5% (2023). Meski demikian, target tahun 2025 adalah 20,6%, sehingga diperlukan upaya lebih keras untuk mencapainya. Ia menekankan bahwa penurunan stunting harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan fokus pada kelompok prioritas.
“Untuk mencapai target ini, perlu penguatan konvergensi lintas sektor, termasuk pemetaan, perencanaan, penganggaran, dan penyusunan rencana kerja,” tegasnya.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Wagub berharap Kalteng dapat mencatat penurunan signifikan pada 2024. Wagub meyakini, melalui diskusi terarah, semua pihak terkait harus mendapatkan komitmen dan langkah konkret dalam penanganan stunting. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kegiatan dan penganggaran sebagai langkah mutlak untuk mendorong percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memastikan aksi konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan bersama antara pemerintah daerah, sektor non-pemerintah, dan masyarakat.
Leonard menambahkan, rakor juga menyelaraskan target kinerja dan layanan intervensi PPPS agar masuk dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, RENJA PD, serta APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selain itu, kegiatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dalam penanganan stunting.
“Kita juga perlu menyepakati rencana kegiatan intervensi pencegahan stunting yang terintegrasi,” jelas Leonard.
Dengan sinergi semua pihak, diharapkan Kalteng dapat mencapai target penurunan stunting secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalteng terus mendorong kolaborasi multisektor untuk memastikan generasi muda tumbuh sehat dan berkualitas, mendukung pembangunan daerah yang lebih maju di masa depan. (*ren/nue)
