KUALA PEMBUANG-Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menargetkan pembenahan tata kelola pemerintahan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H. Supian.
Fokus utama mereka adalah meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperbaiki sektor-sektor strategis di Kabupaten Seruyan.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Selanorwanda usai acara pelantikan dirinya bersama H. Supian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seruyan periode 2025–2030 di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
“Banyak hal yang akan kami lakukan dalam seratus hari kerja atau tiga bulan pertama ini, terutama membenahi tata kelola pemerintahan serta manajemen birokrasi,” ujarnya dikutip dari beritaseruyan.com.
Selain reformasi birokrasi, pasangan kepala daerah ini juga akan mendalami pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, dan pariwisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Ahmad Selanorwanda juga menegaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait refocusing anggaran.
Langkah ini bertujuan agar dana yang tersedia digunakan secara efektif dan tidak menghambat kualitas pelayanan serta pembangunan di daerah. “Hal-hal yang prioritas dan strategis akan tetap menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Terkait refocusing, ia menekankan bahwa anggaran untuk kegiatan seremonial yang tidak produktif akan dikurangi.
Sebaliknya, pemerintah daerah akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pengadaan sarana dan prasarana.
“Kami akan fokus pada kebutuhan masyarakat. Jika tidak menyentuh kepentingan mereka, anggarannya akan kami kurangi,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti masih adanya daerah blankspot di Kabupaten Seruyan akibat kondisi geografis yang kurang mendukung.
Menurutnya, permasalahan ini menjadi tantangan yang akan diupayakan penyelesaiannya dalam satu tahun pertama kepemimpinannya. “Mudah-mudahan masalah blankspot ini bisa kita atasi dalam satu tahun,” harapnya.
Ahmad Selanorwanda menambahkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah setiap lima tahun.
Oleh karena itu, ia bertekad menjalankan pemerintahan yang efektif serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh ASN memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerah dan tetap semangat dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.(net/ram)
