PALANGKA RAYA- Disperkimtan Provinsi Kalteng mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas yang ada, Dinas Perkimtan menyelenggarakan fungsi perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program, penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Selain itu, pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan, penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dan penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Ketika menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Kasus Pertanahan di Kota Palangka Raya, Senin (24/2), Plt Kepala Dinas Perkimtan Kalteng Andi Arsyad menekankanpentingnya sinergitas semua pihak untuk upaya pencegahan sengketa tanah di Bumi Tambun Bungai.
Menurutnya, pesatnya pembangunan berdampak tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan. Walaupun kebijakan terkait kepemilikan dan penggunaan lahan telah diterbitkan, namun masih ada persoalan yang terjadi dilapangan.
“Masih banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yang dapat merugikan masyarakat, swasta, bahkan pemerintah pembuat kebijakan. Ini yang perlu diantisipasi bersama kedepan,”katanya.
Selain itu kurangnya kesadaran pemilik tanah dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan aset juga menjadi persoalan yang sering terjaid dilapangan. Hal itu yang perlu ditingkatkan kedepan.
Andi Arsyad berharap kepada seluruh pemanggku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi, untuk memaninimalisir peesoalan maupun sengketah yang terjadi di lapangan. (nue)
Perlu Sinergisitas untuk Mencegah Sengketa Tanah di Kalteng
PALANGKA RAYA- Disperkimtan Provinsi Kalteng mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas yang ada, Dinas Perkimtan menyelenggarakan fungsi perumusan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program, penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Selain itu, pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, pendukungan penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Peningkatan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
Pemberdayaan para pemangku kepentingan bidang pertanahan, penunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya dan penjaminan terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Ketika menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Kasus Pertanahan di Kota Palangka Raya, Senin (24/2), Plt Kepala Dinas Perkimtan Kalteng Andi Arsyad menekankanpentingnya sinergitas semua pihak untuk upaya pencegahan sengketa tanah di Bumi Tambun Bungai.
Menurutnya, pesatnya pembangunan berdampak tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan. Walaupun kebijakan terkait kepemilikan dan penggunaan lahan telah diterbitkan, namun masih ada persoalan yang terjadi dilapangan.
“Masih banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah yang dapat merugikan masyarakat, swasta, bahkan pemerintah pembuat kebijakan. Ini yang perlu diantisipasi bersama kedepan,”katanya.
Selain itu kurangnya kesadaran pemilik tanah dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan aset juga menjadi persoalan yang sering terjaid dilapangan. Hal itu yang perlu ditingkatkan kedepan.
Andi Arsyad berharap kepada seluruh pemanggku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi, untuk memaninimalisir peesoalan maupun sengketah yang terjadi di lapangan. (nue)
