Senin, Maret 31, 2025
23.4 C
Palangkaraya

Terima Kunjungan Anggota Komisi I DPD RI

Kadisbun Sampaikan Isu Strategis Pembangunan Perkebunan

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan menerima kunjung­an Anggota Komisi I DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng Agustin Teras Narang, dan diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) H Rizky Ramadhana Badjuri dan jajaran, bertempat di ruang rapat Kadisbun, Selasa (25/3).
Dalam pengantar singkatnya, Anggota Komisi I DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras menga­takan, kunjungan tersebut dilakukannya dalam rangka reses masa sidang IV tahun sidang 2025, guna menyerap aspirasi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk percepatan tercapainya pembangunan nasional.
Diungkapkannya pula bahwa, Komisi I DPD RI menangani hal-hal berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah. “Saat ini kami sedang fokus pada tata ruang, dan kalau berbicara tata ruang tentu berhubungan dengan pemanfaatannya, salah satunya adalah di perkebunan”, ungkap Teras Narang.
“Kalau melihat pengaturan yang ada, maka tata ruang dimanapun harus diupdate dan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2015 semestinya pada tahun 2020 harus dilakukan perubahan, berdasarkan pada lahan yang memang sudah dikuasai”, imbuhnya.
Menurut Teras, dari informasi yang disampaikan oleh Kehutanan, berdasarkan Perda Kalteng Nomor 5 tahun 2015 jumlah luasan kawasan hutan 82% berkurang dari yang ada. Selanjutnya, ia berharap perekonomian akan jauh lebih baik.
Sementara itu, Kadisbun Provinsi Kalteng H Rizky Ramadhana Badjuri memaparkan beberapa isu strategis pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah antara lain status kawasan, regulasi, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FKPMS), gangguan usaha perkebunan dan konflik perkebunan, dana bagi hasil (DBH) sawit, serta diversifikasi dan penguatan komoditas unggulan non sawit.
“Dari semua komoditas perkebunan Kalteng, harus kita akui bahwa kelapa sawit menempati posisi utama sebagai komoditas primadona, dan berdasarkan data BPS Prov. Kalteng PDRB Kalteng sebesar 15-20% disumbang oleh sub sektor perkebunan”, paparnya.
Meskipun Kalteng dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil sawit terbesar ketiga di Indonesia, Pemprov Kalteng juga melakukan diversifikasi dan penguatan komoditas unggulan non sawit, khususnya komoditas kakao. (mmc/nue)

Baca Juga :  Kajati Kalteng dan Jajaran Ikuti Rakernis Bidang Intelijen

PALANGKA RAYA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perkebunan menerima kunjung­an Anggota Komisi I DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng Agustin Teras Narang, dan diterima secara langsung oleh Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) H Rizky Ramadhana Badjuri dan jajaran, bertempat di ruang rapat Kadisbun, Selasa (25/3).
Dalam pengantar singkatnya, Anggota Komisi I DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras menga­takan, kunjungan tersebut dilakukannya dalam rangka reses masa sidang IV tahun sidang 2025, guna menyerap aspirasi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk percepatan tercapainya pembangunan nasional.
Diungkapkannya pula bahwa, Komisi I DPD RI menangani hal-hal berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah. “Saat ini kami sedang fokus pada tata ruang, dan kalau berbicara tata ruang tentu berhubungan dengan pemanfaatannya, salah satunya adalah di perkebunan”, ungkap Teras Narang.
“Kalau melihat pengaturan yang ada, maka tata ruang dimanapun harus diupdate dan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2015 semestinya pada tahun 2020 harus dilakukan perubahan, berdasarkan pada lahan yang memang sudah dikuasai”, imbuhnya.
Menurut Teras, dari informasi yang disampaikan oleh Kehutanan, berdasarkan Perda Kalteng Nomor 5 tahun 2015 jumlah luasan kawasan hutan 82% berkurang dari yang ada. Selanjutnya, ia berharap perekonomian akan jauh lebih baik.
Sementara itu, Kadisbun Provinsi Kalteng H Rizky Ramadhana Badjuri memaparkan beberapa isu strategis pembangunan perkebunan Kalimantan Tengah antara lain status kawasan, regulasi, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (FKPMS), gangguan usaha perkebunan dan konflik perkebunan, dana bagi hasil (DBH) sawit, serta diversifikasi dan penguatan komoditas unggulan non sawit.
“Dari semua komoditas perkebunan Kalteng, harus kita akui bahwa kelapa sawit menempati posisi utama sebagai komoditas primadona, dan berdasarkan data BPS Prov. Kalteng PDRB Kalteng sebesar 15-20% disumbang oleh sub sektor perkebunan”, paparnya.
Meskipun Kalteng dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil sawit terbesar ketiga di Indonesia, Pemprov Kalteng juga melakukan diversifikasi dan penguatan komoditas unggulan non sawit, khususnya komoditas kakao. (mmc/nue)

Baca Juga :  Kajati Kalteng dan Jajaran Ikuti Rakernis Bidang Intelijen

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/