KUALA KURUN – Pada tanggal 13-16 Juni 2023 lalu, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sudah melakukan reses perseorangan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Dari reses tersebut, ada banyak aspirasi, masukan, saran, dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada para wakil rakyat tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Gumas Akerman Sahidar mengatakan, sudah melakukan reses perseorangan di empat desa. Yakni Desa Tumbang Tuwe Kecamatan Rungan Hulu pada Selasa (13/6), kemudian Desa Bereng Baru Kecamatan Rungan Rabu (14/6), Desa Tumbang Bahanei Kecamatan Rungan Barat Kamis (15/6), serta Desa Tumbang Langgah Kecamatan Rungan Barat Jumat (16/6).
”Dalam reses di empat desa itu, mayoritas masyarakat mengusulkan pemasangan jaringan listrik di desa mereka,” kata Akerman Sahidar, Senin (19/6).
Saat ini, lanjut dia, masih ada 54 desa di Kabupaten Gumas yang belum terpasang jaringan listrik. Namun pada tahun 2023, akan ada pemasangan jaringan listrik di 18 desa dan kelurahan, tersebar di Kecamatan Damang Batu dan Manuhing Raya, termasuk sejumlah desa di Rungan Barat dan Rungan Hulu.
”Dengan demikian, tersisa 36 desa yang masih belum terpasang jaringan listrik. Ini sudah kami usulkan agar menjadi prioritas PLN untuk memasang jaringan listrik,” ujarnya.
Agar jaringan listrik bisa terpasang di semua desa, nantinya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 harus diprioritaskan untuk infrastruktur jalan menuju sejumlah desa yang saat ini belum terpasang jaringan listrik.
”Kalau infrastruktur jalan masih belum fungsional, maka PLN akan kesulitan untuk memasang jaringan listrik ke desa dan kelurahan tersebut,” tutur Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Contohnya sejumlah desa pada dapil II yakni di Desa Tumbang Tuwe, Bereng Baru, Tumbang Bahanei dan Tumbang Langgah, itu harus menjadi prioritas agar segera dipasang jaringan listrik.
Sebelumnya, Bupati Gumas Jaya Samaya Monong menuturkan, sebelum dibangun jaringan listrik di pedesaan, maka pihak terkait seperti camat, lurah, dan kepala desa (kades) harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa.
”Ini dilakukan agar pembangunan jaringan listrik di pedesaan berjalan lancar. Satu hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah memotong pepohonan yang terkena pembangunan tiang listrik,” pungkasnya.(okt)
