KUALA KAPUAS – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Berinto menegaskan dampak banjir beberapa waktu lalu harus ada upaya perbaikan. Sehingga dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas melakukan evaluasi kembali terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS).
“Evaluasi dengan melakukan pengecekan kembali terhadap Amdal milik sejumlah PBS khususnya di Kapuas Ngaji,” ucap Berinto.
Politisi Partai Nasdem ini, kembali meminta kepada pemerintah daerah menugaskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk secara detail melihat amdal perusahaan, agar mengetahui apakah ada kekeliruan atau ada yang salah, sehingga harus diperbaiki.
“Kita mendukung karena menyangkut kepentingan masyarakat dan dampaknya terhadap masyarakat,” bebernya.
Berinto menjelaskan evaluasi untuk antisipasi, karena tidak menutup kemungkinan pada 2026, 2027 dan seterusnya kejadian serupa bisa lebih parah lagi, kalau tidak ada upaya evaluasi.
Sehingga monitoring dan evaluasi terkait dengan aktifitas-aktifitas, apakah ini memang akibat alam atau ada akibat lainnya.
“Kita mohon kepada pemerintah daerah, agar tidak menutup mata dan benar-benar ada evaluasi untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. (alh/ans)
KUALA KAPUAS – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Berinto menegaskan dampak banjir beberapa waktu lalu harus ada upaya perbaikan. Sehingga dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kapuas melakukan evaluasi kembali terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS).
“Evaluasi dengan melakukan pengecekan kembali terhadap Amdal milik sejumlah PBS khususnya di Kapuas Ngaji,” ucap Berinto.
Politisi Partai Nasdem ini, kembali meminta kepada pemerintah daerah menugaskan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk secara detail melihat amdal perusahaan, agar mengetahui apakah ada kekeliruan atau ada yang salah, sehingga harus diperbaiki.
“Kita mendukung karena menyangkut kepentingan masyarakat dan dampaknya terhadap masyarakat,” bebernya.
Berinto menjelaskan evaluasi untuk antisipasi, karena tidak menutup kemungkinan pada 2026, 2027 dan seterusnya kejadian serupa bisa lebih parah lagi, kalau tidak ada upaya evaluasi.
Sehingga monitoring dan evaluasi terkait dengan aktifitas-aktifitas, apakah ini memang akibat alam atau ada akibat lainnya.
“Kita mohon kepada pemerintah daerah, agar tidak menutup mata dan benar-benar ada evaluasi untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya. (alh/ans)
