SAMPIT – Keterlambatan pembayaran Gaji terhadap tenaga Guru di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperlihatkan kinerja dari sebuah sistem tidak berjalan dengan baik. Hal itu diduga karena buruknya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kabupaten Kotim ini.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah mengatakan seharusnya SIPD tidak jadi alasan pembayaran upah para guru di daerah ini jadi terlambat, seharusnya dengan sistem tersebut semestinya pekerjaan harus lebih cepat. Kejadian ini menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan daerah, harus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mestinya bisa lebih teliti karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Keterlambatannya dikeluarkannya gaji para guru pada bulan maret ini jangan dianggap masalah sepele, karena ini menyangkut Hajat Hidup para guru-guru kita. Bagaimana bisa kita menuntut para guru untuk meningkatkan kinerjanya sedangkan hak-haknya terjadi keterlambatan berikan kepada mereka,” kata Riskon, Selasa (8/7).
Dirinya mengatakan hal ini wajib menjadi catatan pemerintah daerah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) agar hal ini tidak boleh terjadi lagi, apalagi alasan dari pihak Disdik hal ini terjadi karena kesalahan teknis penginputan atau Human eror, sehingga gajih bulan januari dan februari bisa dikeluarkan tapi di bulan maret tidak bisa di keluarkan, harusnya gajih itu dianggarkan selama satu tahun penuh dalam satu kode rekening.
“Kami banyak menerima keluhan dari para guru, mereka mempertanyakan keterlambatan gaji yang belum dibayarkan pemerintah daerah. Bahkan ada beberapa guru yang mengancam akan melakukan aksi bila tidak ada kejelasan dari dinas terkait kapan akan dikeluarkannya gajih mereka,” sampai Riskon.
Politisi muda Partai Golkar ini juga mengatakan para guru-guru meminta kepastian terkait kapan gaji mereka dibayarkan, karena anak-anak mereka perlu makan, serta pembayaran listrik, PDAM hingga cicilan perumahan yang sudah sampai waktunya belum dibayarkan, itulah keluhan mereka kepada pihaknya sebagai wakil rakyat.
“Kami meminta perbaikan dan pembenahan management di Dinas Pendidikan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar agar hal ini tidak terulang lagi, karena masih banyak PR di dunia pendidikan di Kabupaten Kotim ini yang memerlukan keseriusan dan Inovasi demi terciptanya Pendidikan yang berkwalitas di Bumi Habaring Hurung ini,” tutunya. (bah/ans/ko)
