SAMPIT-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pemerintah Kabupaten untuk menghindari proyek-proyek yang bersifat ikonis atau mercusuar karena masih banyak kebutuhan lain yang jauh lebih penting dan mendesak bagi masyarakat di daerah ini.
“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk mengubah pola pikir dalam pembangunan. Jangan ada lagi pembangunan yang bersifat ikonis tapi minim manfaatnya terhadap masyarakat kita,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Jumat (7/1).
Menurutnya, pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah, karena masih ada sejumlah program yang tidak mampu dibiayai disebabkan minimnya anggaran. Ini seperti jalan DI Panjaitan atau tepatnya di depan Pasar Sejumput. Jalan tersebut sudah banyak berlubang dan rusak parah.
“Selain itu juga aliran sungai di sebelah Masjid At-Taqwa juga banyak mengalami sedimentasi dan tak pernah tersentuh oleh pemerintah daerah dan ditambah banyak lampu jalan yang rusak dan tidak berfungsi, hal ini juga akan mengundang kriminalitas pada malam hari,” ujar Kurniawan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta pemerintah daerah melihat kondisi riil di lapangan dalam membuat program pembangunan, karena banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus didahulukan dibanding membuat bangunan yang tujuannya hanya untuk bermegah-megah tetapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.
“Saat ini keuangan daerah masih sulit dan terbatas imbas pandemi Covid-19 yang masih terjadi, maka sangat disayangkan kalau sampai ada proyek pembangunan yang hanya untuk memperoleh nama saja. Padahal banyak program penting lain yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ucap Kurniawan.
Ia juga mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan program-program pembangunan yang lebih baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan pribadi saja, karena anggaran daerah yang terbatas, harus digunakan secara efektif dan efisien.
“Kami juga mengingatkan OPD untuk serapan anggaran harus diprioritaskan untuk program yang mendesak, dan harus bekerja dengan optimal. Kalau kerjanya tidak optimal, maka kami minta kepala daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kepala dinas tersebut,” tutupnya. (bah)
