SAMPIT-Musim hujan membawa becek, musim kemarau menghadirkan debu. Kondisi itu avap kali mewarnai beberapa ruas jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Hal itu membuat ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani, mendesak perusahaan-perusahaan di daerah ini agar lebih serius menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, khususnya untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan yang seringkali turut dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan.
Menurut Mariani, aktivitas sektor perkebunan dan pertambangan yang dominan di Kotim turut memberi kontribusi terhadap kerusakan jalan desa maupun jalan kabupaten.
Oleh karena itu, katanya, sudah sepatutnya pihak swasta ikut ambil bagian dalam merawat infrastruktur yang mereka manfaatkan setiap hari.
“Kalau hujan becek, kalau panas berdebu. Mestinya bisa dibantu pengerasan agregat dulu oleh perusahaan. Jadi masyarakat juga nyaman, perusahaan pun tak rugi karena jalurnya makin layak,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Ia menilai kontribusi perusahaan selama ini masih minim dan lebih bersifat sementara, seperti penimbunan seadanya yang tidak tahan lama.
Mariani menekankan perlunya upaya yang lebih berkelanjutan agar akses jalan lebih aman, terutama bagi pengguna kendaraan roda dua dan anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi jalan rusak.
Lebih jauh, politisi perempuan ini menyoroti bahwa pengelolaan CSR di Kotim kini telah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian Setda Kotim.
Dengan struktur ini, kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan sebenarnya bisa dioptimalkan, khususnya untuk membenahi infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau memang CSR itu ditujukan untuk masyarakat, inilah saatnya dibuktikan. Jangan cuma jadi laporan di atas kertas, sementara masyarakat masih harus berkubang lumpur,” tegas Mariani.
Ia menambahkan, meski DPRD tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis CSR, pihaknya tetap menjalankan fungsi pengawasan agar program tersebut benar-benar memberi manfaat.
Terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat pemangkasan dana infrastruktur tahun 2025, peran sektor swasta dinilai semakin penting.
“Kami berharap perusahaan menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap daerah ini. Jangan hanya mengambil, tapi juga memberi kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.(mif)
