Jumat, November 22, 2024
30.8 C
Palangkaraya

DPRD Dorong BUMD Segera Difungsikan

SAMPIT-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Darmawati menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat agar segera diaktifkan untuk menggarap usaha di daerah ini. Karena peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotim akan bertambah sangat besar kalau BUMD ini diaktifkan dan diisi kalangan yang profesional yang dapat menjalankannya dengan baik.

“Kita sudah ada BUMD, tetapi sampai hari ini progresnya masih belum diketahui. Kami dari DPRD mendorong untuk segera dibentuk personalianya untuk menggarap sektor-sektor yang masih berpeluang untuk digarap oleh BUMD,” kata Darmawati saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin (17/1).

Menurutnya sudah hampir tiga tahun dibentuk dan dilantikan, baik komisaris dan direkturnya, tetapi hingga saat ini BUMD belum memberikan dampak positif dalam peningkatan PAD. Padahal mereka bisa bergerak di sektor pelabuhan, usaha perkebunan, pabrik kelapa sawit dan lainnya.

Baca Juga :  Minta Bidang Peternakan Jadi Skala Prioritas

“Sektor tersebut berpeluang menghasilkan PAD dan yang cukup besar bila semua itu digarap dengan baik. Kalau kita tidak kejar PAD dari sektor tersebut, maka ada kenaikan PAD masih seperti sebelumnya saja,” ujar Darmawati.

Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, PAD Kabupaten Kotim saat ini masih dapat ditingkatkan lagi. Apalagi dengan menggeliatnya usaha di sektor perkebunan, maka pihaknya mendorong pemerintah daerah memiliki usaha pabrik kelapa sawit. Dengan adanya pabrik kelapa sawit itu, akan dapat menampung hasil perkebunan masyarakat. Hal ini juga dapat kesejahteraan mereka.

“Pembangunan pabrik memang menelan biaya besar. Namun hal itu tidak akan sia-sia kalau nantinya pabrik itu sudah operasional. Pemerintah akan diuntungkan karena akan menyumbangkan PAD setiap tahun anggarannya. Kita ini perlu banyak sumber pembiayaan untuk belanja pembangunan yang mana dari tahun ke tahun makin meningkat. Kalau kita tidak membuka terobosan baru, maka saya kira kondisi daerah ini akan terus mengalami kekurangan anggaran pembangunan dan akhirnya banyak sektor yang tidak bisa dibiayai dan dibangun,” tutupnya. (bah)

Baca Juga :  Minta Dinas PUPR Jaga Kualitas Pekerjaan

SAMPIT-Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj Darmawati menekankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat agar segera diaktifkan untuk menggarap usaha di daerah ini. Karena peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotim akan bertambah sangat besar kalau BUMD ini diaktifkan dan diisi kalangan yang profesional yang dapat menjalankannya dengan baik.

“Kita sudah ada BUMD, tetapi sampai hari ini progresnya masih belum diketahui. Kami dari DPRD mendorong untuk segera dibentuk personalianya untuk menggarap sektor-sektor yang masih berpeluang untuk digarap oleh BUMD,” kata Darmawati saat dibincangi di ruang kerjanya, Senin (17/1).

Menurutnya sudah hampir tiga tahun dibentuk dan dilantikan, baik komisaris dan direkturnya, tetapi hingga saat ini BUMD belum memberikan dampak positif dalam peningkatan PAD. Padahal mereka bisa bergerak di sektor pelabuhan, usaha perkebunan, pabrik kelapa sawit dan lainnya.

Baca Juga :  Minta Bidang Peternakan Jadi Skala Prioritas

“Sektor tersebut berpeluang menghasilkan PAD dan yang cukup besar bila semua itu digarap dengan baik. Kalau kita tidak kejar PAD dari sektor tersebut, maka ada kenaikan PAD masih seperti sebelumnya saja,” ujar Darmawati.

Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, PAD Kabupaten Kotim saat ini masih dapat ditingkatkan lagi. Apalagi dengan menggeliatnya usaha di sektor perkebunan, maka pihaknya mendorong pemerintah daerah memiliki usaha pabrik kelapa sawit. Dengan adanya pabrik kelapa sawit itu, akan dapat menampung hasil perkebunan masyarakat. Hal ini juga dapat kesejahteraan mereka.

“Pembangunan pabrik memang menelan biaya besar. Namun hal itu tidak akan sia-sia kalau nantinya pabrik itu sudah operasional. Pemerintah akan diuntungkan karena akan menyumbangkan PAD setiap tahun anggarannya. Kita ini perlu banyak sumber pembiayaan untuk belanja pembangunan yang mana dari tahun ke tahun makin meningkat. Kalau kita tidak membuka terobosan baru, maka saya kira kondisi daerah ini akan terus mengalami kekurangan anggaran pembangunan dan akhirnya banyak sektor yang tidak bisa dibiayai dan dibangun,” tutupnya. (bah)

Baca Juga :  Minta Dinas PUPR Jaga Kualitas Pekerjaan

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/